Perkuat Ketertiban Umum, Pansus II DPRD Paser Matangkan Raperda Pengendalian Minuman Beralkohol dan Hiburan Malam

PROKALco, TANAH GROGOT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser terus berkomitmen menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi masyarakat. Langkah nyata ini ditunjukkan oleh Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kabupaten Paser dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran perangkat daerah, Selasa (19/5/2026).
Bertempat di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Paser, agenda ini berfokus pada pembahasan mendalam mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
Jalannya rapat dipimpin langsung oleh Ketua Pansus II DPRD Paser, Burhanuddin, didampingi Wakil Ketua Pansus II Raniyanto, dan Sekretaris Pansus II Basri M. Hadir pula anggota Pansus II lainnya, yakni Sukran Amin, Zulfikar Yusliskatin, dan Abdul Azis, yang bersama-sama mengawal perumusan regulasi penting ini.
Dalam pembahasan tersebut, Pansus II menyoroti pentingnya penataan, pengendalian, serta pengawasan yang ketat terhadap peredaran minuman beralkohol (minol) sekaligus operasional Tempat Hiburan Malam (THM) di wilayah Bumi Daya Taka.
Ketua Pansus II, Burhanuddin, menegaskan bahwa hadirnya Raperda ini bukanlah instrumen untuk membatasi ruang gerak dunia usaha, melainkan sebuah payung hukum demi kebaikan bersama.
“Raperda ini bukan untuk mempersulit pelaku usaha, tetapi untuk memberikan pengaturan yang jelas sehingga ada pengawasan, ketertiban, serta kepastian hukum. Semua tempat hiburan malam maupun usaha yang berkaitan dengan minuman beralkohol wajib memiliki perizinan lengkap dan mematuhi aturan yang berlaku,” tegas Burhanuddin.
Ia juga menambahkan bahwa setelah Raperda ini disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), seluruh pelaku usaha tanpa terkecuali wajib mematuhi setiap poin aturan di dalamnya.
Guna memastikan regulasi ini dapat berjalan efektif di lapangan, Pansus II meminta instansi terkait untuk memperketat pengawasan. Hal ini dinilai krusial mengingat distribusi, penjualan, hingga konsumsi minuman beralkohol yang tidak terkendali berpotensi memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh berbagai unsur perangkat daerah strategis, di antaranya Satpol PP selaku penegak Perda, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Bagian Hukum Setdakab Paser, serta unsur terkait lainnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




