Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Paser Setujui Raperda Multiyears Rp1,7 Triliun, Pansus Ingatkan Pemkab Empat Aspek dan Risiko Fiskal

W
Penulis: Wawan❯
Anggota Pansus II DPRD Paser Zulfikar Yusliskatin. 
Anggota Pansus II DPRD Paser Zulfikar Yusliskatin. 

Advertisement

 

PROKAL.co, TANAH GROGOT - DPRD Kabupaten Paser resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Tahun Jamak (Multiyears), Senin (15/6/2026). 

Proyek raksasa bernilai Rp1.795.005.500.000 (Rp1,79 triliun) ini mencakup 48 kegiatan pembangunan infrastruktur jalan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2027–2029.

Advertisement

Meski memberikan lampu hijau, Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Paser meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser untuk ekstra hati-hati dalam merealisasikan mega proyek tersebut.

Anggota Pansus II Zulfikar Yusliskatin menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan ini harus bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat dengan tetap menjaga kualitas yang baik dan laik.

"Pemerintah Daerah harus memastikan kualitas infrastruktur jalan yang baik dan laik agar dampaknya segera dirasakan masyarakat," kata Zulfikar.

Advertisement

Untuk menjamin keberhasilan proyek multiyears ini, Pansus II DPRD Paser menekankan empat aspek utama yang wajib dipenuhi oleh teknis pelaksanaan di lapangan. Mulai dari Asek Tepat Guna, yaitu proyek wajib memiliki dampak strategis bagi pertumbuhan ekonomi, konektivitas, dan dilengkapi kajian kelayakan (teknis, ekonomi, sosial, lingkungan) yang memadai.

Kemudian Aspek Tepat Waktu, yaitu Pemkab diminta menyusun jadwal rinci sejak perencanaan, mempercepat proses pengadaan barang/jasa, serta melakukan monitoring berkala untuk mitigasi risiko keterlambatan.

Kemudian ada Aspek Tepat Sasaran, lokasi pembangunan harus berbasis data kebutuhan riil masyarakat dan selaras dengan dokumen perencanaan daerah (RPJMD dan RKPD) demi keadilan manfaat.

Terakhir Aspek Tepat Tata Kelola, Zulfikar mengatakan seluruh tahapan harus transparan, akuntabel, mematuhi hukum, melibatkan pengawasan internal (Inspektorat) dan eksternal (DPRD & masyarakat), serta menerapkan manajemen risiko.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Setujui APBD Perubahan 2026, Ini Pesan Banggar DPRD Paser

Setujui APBD Perubahan 2026, Ini Pesan Banggar DPRD Paser

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser dan Pemerintah Kabupaten Paser menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentan

DPRD Paser Minta Penyaluran BBM Subsidi Diperketat dan Tertibkan Pengetap

DPRD Paser Minta Penyaluran BBM Subsidi Diperketat dan Tertibkan Pengetap

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser mendesak pemerintah daerah dan pihak terkait untuk memperketat penyaluran Bahan Bakar

Banyak Keluhan Soal Takaran, DPRD Paser Desak Sidak Metrologi ke Pertamini

Banyak Keluhan Soal Takaran, DPRD Paser Desak Sidak Metrologi ke Pertamini

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser meminta pemerintah daerah dan instansi terkait memperketat pengawasan terhadap penjual

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer