Demi Kepastian Hukum Lahan Warga, DPRD Paser Siap Kawal Penyelesaian Polemik Cagar Alam hingga ke Tingkat Pusat

PROKAL.co, TANAH GROGOT – Langkah nyata kembali ditunjukkan DPRD Kabupaten Paser dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat. Menanggapi polemik berkepanjangan terkait penetapan kawasan Cagar Alam (CA) yang tumpang tindih dengan permukiman dan lahan garapan warga, DPRD Paser menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin (29/6) kemarin.
Rapat yang berlangsung khidmat ini mempertemukan warga terdampak dari Desa Jone dan Desa Janju dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Timur serta instansi terkait lainnya, guna mencari titik terang atas ketidakpastian yang selama ini menghantui masyarakat.
Persoalan ini bukan hal baru bagi warga Desa Janju dan Desa Jone. Kepala Desa Janju, Edi Karyadi, mengungkapkan bahwa ketidakjelasan tapal batas kawasan CA telah memicu kekhawatiran mendalam bagi warganya. Padahal, mayoritas lahan yang diklaim masuk dalam kawasan konservasi tersebut telah dikelola secara turun-temurun oleh warga sejak awal tahun 1990-an.
"Berdasarkan pendataan kami, sedikitnya ada 43 kepala keluarga yang lahannya berpotensi masuk ke dalam zona inti kawasan CA. Kondisi ini membuat para petani dihantui rasa khawatir saat mengelola kebun mereka, karena tidak tahu secara pasti mana wilayah pemanfaatan dan mana wilayah konservasi," ujar Edi Karyadi.
Senada dengan hal tersebut, Jamaluddin, salah seorang perwakilan warga Desa Jone, menegaskan bahwa masyarakat memiliki bukti kepemilikan sah atas lahan yang mereka kelola. Namun kini, posisi mereka menjadi sulit lantaran dibayangi oleh status kawasan Cagar Alam.
Merespons keluhan tersebut, Kepala BKSDA Kaltim, Ari Wibawanto, memberikan klarifikasi terkait batasan kewenangan instansinya. Ari menjelaskan bahwa saat ini kawasan Cagar Alam Teluk Adang dan Teluk Apar—yang bersinggungan dengan lahan warga—masih berada di bawah penanganan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Dari empat kawasan CA di Kaltim, baru dua kawasan yang telah diserahkan sepenuhnya ke BKSDA, yaitu Muara Kaman Sedulang dan Ladang Luwai.
"BKSDA Kaltim masih menunggu proses penyerahan kewenangan dari Satgas PKH sebelum dapat melakukan langkah-langkah lanjutan di lapangan," jelas Ari.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




