Jaga Sumber Daya Laut dan Benteng Terluar, Gubernur Kaltim Minta Pengawasan Perairan Berau Diperketat

 
TANJUNG REDEB, Sapos – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, memberikan instruksi tegas untuk memperketat pengawasan di kawasan perairan terluar Kabupaten Berau. Langkah ini diambil menyusul temuan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltim terkait dugaan pemanfaatan ikan hiu sebagai umpan memancing serta munculnya indikasi keterlibatan pihak asing dalam aktivitas perikanan di wilayah tersebut.

Gubernur menilai perairan Berau, khususnya kawasan pulau terluar seperti Maratua dan Derawan, memiliki nilai strategis yang sangat tinggi karena kaya akan sumber daya alam serta berada di jalur pelayaran penting.

"Kita punya Dinas Kelautan dan Perikanan. Mereka harus betul-betul bisa mengawasi wilayah-wilayah terluar di Kalimantan Timur, khususnya di Berau," tegas Rudy Mas'ud.

Menanggapi dugaan adanya keterkaitan aktivitas pelanggaran laut tersebut dengan kawasan tetangga di Kalimantan Utara, Rudy menegaskan batas kewenangan wilayah administratifnya. "Kalau Kaltara saya tidak bisa kontrol, karena itu sudah wilayah yang berbeda," ungkapnya.

Kendati demikian, Pemprov Kaltim berkomitmen untuk memaksimalkan patroli dan pengawasan di seluruh wilayah pesisir serta pulau-pulau terluar yang masuk dalam yurisdiksinya. Sinergi lintas instansi akan terus dikonsultasikan untuk merumuskan langkah teknis pengamanan yang lebih optimal. "Pengawasan ini harus diperkuat. Nanti akan kita konsultasikan lagi langkah teknisnya," pungkas Rudy Mas'ud. (*)