Polemik Keterlambatan Seragam Sekolah Gratis Kaltim: Disdikbud Berdalih Akurasi Data, DPRD Kaltim Minta Tuntas Agustus

PROKAL.CO- Penyaluran program bantuan seragam sekolah gratis bagi para siswa di Kalimantan Timur kembali memicu polemik. Hingga memasuki akhir Juli 2026, bantuan yang dinanti-nantikan para orang tua murid tersebut belum juga terealisasi secara menyeluruh. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim berdalih bahwa keterlambatan ini disebabkan oleh rumitnya proses pengumpulan dan validasi data ukuran seragam dari pihak sekolah.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Kaltim, Armin, menegaskan bahwa kehati-hatian dalam pendataan menjadi prioritas utama demi menghindari risiko ketidaksesuaian ukuran hingga kendala administrasi di kemudian hari.

"Sebenarnya kami maunya cepat, tetapi harus hati-hati karena membutuhkan data yang akurat. Jangan sampai data yang diberikan sekolah ternyata tidak sesuai. Kami menunggu data resmi dari sekolah yang dilengkapi Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM)," ujar Armin.

Armin menjelaskan, proses pendataan sempat tersendat lantaran menunggu penetapan cut off data dari sekolah-sekolah swasta. Ia juga membantah kabar yang menyebut proyek pengerjaan seragam ini hanya dibebankan pada satu pihak saja.

"Vendornya tidak hanya satu, ada tiga vendor. Tapi tetap kami harus menunggu data yang valid dari sekolah. Kalau menggunakan data sembarangan, misalnya dari jenjang SMP sebelumnya, nanti pertanggungjawabannya sulit kalau ukuran bajunya tidak sesuai," ungkap Armin.

Di pihak lain, lambannya ketersediaan seragam gratis ini menuai kritik tajam dari Karang Paci. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memanggil Disdikbud Kaltim untuk meminta penjelasan resmi. Dari hasil penelusuran dewan, pengerjaan fisik seragam saat ini masih berlangsung di pabrik penyedia.

"Kami minta ini segera diselesaikan. Hasil penelusuran kami, progresnya saat ini masih pada tahap pengerjaan di vendor, dan vendornya kalau tidak salah berada di luar Kaltim. Kami akan terus mengawal perkembangannya," tegas Andi Satya.

DPRD Kaltim mendesak Disdikbud untuk menepati janji agar seragam gratis tersebut sudah dapat dibagikan secara merata pada Agustus mendatang. Selain itu, Andi Satya mengingatkan pihak sekolah agar tidak memanfaatkan situasi ini untuk membebani orang tua siswa.

"Selama bantuan seragam dari pemerintah ini belum dibagikan, sekolah jangan menekan atau mewajibkan siswa membeli seragam tertentu. Berikan kelonggaran terlebih dahulu untuk anak-anak kita," pungkasnya. (*)