Menagih Hak "Bumi Etam": Kemenkeu Cuma Cairkan 1,4 Persen DBH Kaltim dari Tunggakan Triliunan Rupiah

SAMARINDA — Tagihan raksasa milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali memicu ironi. Dari total tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) yang membengkak hingga Rp 2,01 triliun, pemerintah pusat baru menyalurkan dana sebesar Rp 28,23 miliar—atau sekadar 1,4 persen dari total hak masyarakat Kaltim yang masih tertahan di Jakarta.

Pencairan parsial tersebut mendarat di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kaltim pada Selasa (11/8/2026), berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 198 Tahun 2026. Regulasi ini mengatur penyesuaian Dana Alokasi Umum (DAU), pelunasan parsial tunggakan DBH hingga TA 2024, serta dana Treasury Deposit Facility (TDF).

Pelaksana Tugas (Plt) Kabid Bukan Pajak Daerah Bapenda Kaltim, Juraidah Diany, menegaskan agar publik tidak salah kaprah menilai kucuran dana tersebut.

"Uang itu masuk RKUD tanggal 11 Agustus. Ini murni pelunasan parsial dari kewajiban pusat tahun 2024. Itu murni hak Bumi Etam yang tertahan, bukan bantuan cuma-cuma," tegas Juraidah.

Kaltim Gigit Jari dari Paket Bantuan Pusat

Di sisi lain, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa sempat mengumumkan paket bantuan daerah sebesar Rp 18,9 triliun untuk mengurai kemacetan fiskal nasional. Namun, Kaltim dipastikan gigit jari dan tidak mendapatkan porsi insentif penggajian ASN/PPPK maupun afirmasi khusus tersebut. Pasalnya, struktur belanja pegawai Pemprov Kaltim dinilai masih sehat di bawah ambang batas 30 persen.

Menanggapi kucuran yang jauh dari harapan, Sekprov Kaltim, Sri Wahyuni, menyampaikan sikap diplomasinya.

"Alhamdulillah mencair meski dicicil sedikit demi sedikit. Kita paham kas negara sedang defisit berat. Dana ini langsung dicatat sebagai pendapatan daerah untuk menyokong operasional, bukan belanja pegawai," tuturnya.

Rincian Kucuran Dana ke Kabupaten/Kota di Kaltim