Bumi Etam Gelap Gulita! Empat Pembangkit Lumpuh Serentak, PLN Keburu 'Didesak' Buka Data Neraca Daya

SAMARINDA — Ironi terjadi di provinsi lumbung energi nasional. Kalimantan Timur (Kaltim) kini terancam krisis listrik berkepanjangan usai empat pembangkit utama di sistem interkoneksi Kalimantan mengalami gangguan teknis secara serentak.

Kondisi ini memicu pemadaman listrik bergilir yang merata di sejumlah kota besar seperti Samarinda, Balikpapan, hingga Bontang, dan menyulut emosi warga serta legislator setempat.

Pembangkit yang dilaporkan lumpuh meliputi PLTU Cahaya Fajar Kaltim (Kukar), PLTU Kaltim Prima Coal (Kutim), PLTU Teluk Balikpapan, dan PLTMG Bangkanai. Kendati belum merinci besaran daya yang hilang, PT PLN (Persero) menjanjikan proses pemulihan bertahap hingga akhir September 2026.

“PLN all out mengerahkan berbagai sumber daya yang ada untuk mempercepat pemulihan gangguan,” terang Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN UID Kaltimra, Muchamad Meiryandi, dalam keterangan tertulisnya.

Sebagai langkah darurat, PLN berencana memasok tambahan daya sebesar 288 megawatt (MW) melalui pengadaan pembangkit sewa, yang terdiri dari 10 MW di Batulicin, serta pembangkit sewa tahap satu (158 MW) dan tahap dua (120 MW).

DPRD Kaltim Keras: Minta PLN Buka-Bukaan

Gelombang pemadaman yang melumpuhkan aktivitas ekonomi dan rumah tangga ini menuai reaksi keras dari DPRD Kaltim. Anggota Komisi II DPRD Kaltim dari Fraksi PKS, Firnadi Ikhsan, mendesak PLN untuk tidak bersembunyi di balik alasan "gangguan teknis" dan meminta neraca daya dibuka secara transparan kepada publik.

“Publik perlu mengetahui mengapa sistem tidak mampu menjaga pasokan ketika beberapa pembangkit berhenti beroperasi secara bersamaan,” tegas Firnadi.

Ia menambahkan bahwa dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) mendatang, pihak dewan akan menuntut PLN membeberkan data kapasitas terpasang, daya mampu aktual, beban puncak, cadangan daya, hingga riwayat pemeliharaan berkala tiap pembangkit.

Firnadi juga mengingatkan agar PLN menyampaikan jadwal pemadaman secara jujur, terbuka, dan tepat waktu demi meminimalkan kerugian di sektor pelayanan publik, fasilitas kesehatan, dan UMKM.