Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dituding Gunakan Alibi Cacat Hukum demi Tabrak Aturan BUMD, Pansel dan Sekprov Kaltim Panen Sorotan

R
Penulis: Redaksi Prokal❯
Sri Wahyuni
Sri Wahyuni

Advertisement

SAMARINDA – Kebijakan Panitia Seleksi (Pansel) BUMD Kaltim dalam penetapan Direktur Utama (Dirut) PT Migas Mandiri Pratama (MMP) Kaltim menuai gelombang kritik. Pansel bersama Sekprov Kaltim, Sri Wahyuni, dinilai menggunakan argumentasi hukum yang keliru dan terkesan dipaksakan untuk meloloskan calon tertentu dengan mengabaikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.

Penetapan tersebut memicu kontroversi setelah Pansel yang diketuai Prof. Muhammad Aswad—akademisi dari Universitas Hasanuddin—serta Sekprov Kaltim berdalih bahwa batasan usia calon direksi BUMD merujuk pada aturan hukum sipil atau perdata, bukannya regulasi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sekprov Kaltim, Sri Wahyuni, menyatakan bahwa penghitungan usia calon direksi tunduk pada hukum sipil yang dinilainya lebih fleksibel ketimbang aturan ASN.

Advertisement

"Di Undang-Undang Sipil yang dikatakan usia itu tidak sama dengan ASN. Kalau ASN begitu lewat harinya sudah lewat usianya. Tetapi kalau di Undang-undang Sipil, itu mengacu kalau lebih dari 1 hari atau lebih dari 6 bulan itu masih di umur yang sama. Kita pakai Undang-Undang Sipil," ungkap Sri Wahyuni.

Tabrak Aturan Lex Specialis dan Potensi Cacat Hukum

Secara ketenagakerjaan, pegawai BUMD memang mengacu pada hukum perdata sesuai Pasal 95 PP No. 54 Tahun 2017. Namun, menggunakan narasi "hukum sipil" untuk menerobos syarat batas usia pencalonan dinilai pakar sebagai kekeliruan fatal.

Advertisement

Syarat kualifikasi dan batas usia pengangkatan Direksi BUMD telah diatur secara tegas, imperatif, dan bersifat lex specialis (hukum khusus) dalam Pasal 57 huruf h PP No. 54 Tahun 2017. Sebagai produk hukum publik, regulasi ini wajib dipatuhi oleh seluruh Pemerintah Daerah maupun Pansel di Indonesia tanpa bisa disimpangi atas nama kebebasan berkontrak.

Pengangkatan kandidat yang melampaui batas usia sesuai regulasi tersebut berpotensi besar membuat keputusan Pansel cacat hukum dan rawan dibatalkan di mata hukum.

Tanggapan Dirut Terpilih dan Desakan Transparansi

Menanggapi polemik keabsahan syarat usia ini, Dirut PT MMP Kaltim terpilih, Muhammad Iqbal, memilih tidak berspekulasi dan menyerahkan seluruh penjelasan teknis kepada pihak penyelenggara seleksi.

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : prokal.co
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Jabatan Dirut PT MMP Kaltim Dituding Tabrak Syarat Usia, Sekda dan Kabiro Ekonomi Bungkam

Jabatan Dirut PT MMP Kaltim Dituding Tabrak Syarat Usia, Sekda dan Kabiro Ekonomi Bungkam

Jabatan Dirut PT MMP Kaltim Dituding Tabrak Syarat Usia, Sekda dan Kabiro Ekonomi Bungkam SAMARINDA — Dugaan pelanggaran regulasi dalam pro

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer