Empat Tahun Meminta Dokumen AMDAL KPC, Warga Kutai Timur Menang di MA tetapi Informasi Belum Dibuka

PROKAL.CO, SAMARINDA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum menyerahkan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) PT Kaltim Prima Coal (KPC) kepada warga Kutai Timur, Erwin Febrian Syuhada, meskipun Mahkamah Agung telah memenangkan permohonan keterbukaan informasi tersebut. Hingga 83 hari setelah putusan kasasi, dokumen yang diminta sejak 2022 itu belum juga diterima.

Erwin bersama Greenpeace Indonesia, Pokja 30 Kalimantan Timur, dan akademisi Universitas Indonesia, Dessy Eko Prayitno, mendesak Kementerian ESDM segera melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 258 K/TUN/KI/2026. Desakan itu disampaikan dalam diskusi media daring memperingati Hari Hak untuk Tahu Sedunia (International Right to Know Day), Senin (28/9/2026).

Putusan yang dibacakan pada 7 Juli 2026 tersebut menolak kasasi Kementerian ESDM atas sengketa keterbukaan informasi dokumen AMDAL, rencana pengelolaan lingkungan (RKL), dan rencana pemantauan lingkungan (RPL) KPC, termasuk seluruh lampirannya sejak perusahaan memperoleh Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada 2021.

Sebelumnya, Erwin telah memenangkan sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat pada 30 Juli 2025. Upaya keberatan Kementerian ESDM juga ditolak Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada 18 November 2025. Penolakan kasasi oleh Mahkamah Agung membuat putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

Namun, kemenangan di tiga tingkat peradilan itu belum membuat Erwin mendapatkan dokumen yang dimintanya. Pada 10 September 2026, ia kembali mengirimkan surat kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian ESDM untuk meminta pelaksanaan putusan MA. Hingga Senin (28/9/2026), surat tersebut belum mendapatkan tanggapan tertulis.

Erwin mengatakan, perjuangannya mengakses dokumen lingkungan KPC telah berlangsung selama empat tahun. Setelah menempuh jalur hukum dan memenangkan sengketa hingga tingkat kasasi, ia justru menghadapi kendala administratif ketika hendak memperoleh informasi.

"Saya sudah menempuh semua jalur hukum, dan saya menang sampai Mahkamah Agung. Namun, setelah putusan, saya justru dipingpong antara laman PPID, Contact Center, dan email PPID. Ini bukan soal satu dokumen. Ini soal apakah putusan pengadilan dihormati oleh lembaga negara," kata Erwin.

Ia menjelaskan, kendala bermula ketika nomor telepon yang terdaftar pada akun portal PPID Kementerian ESDM sudah tidak aktif. Upaya memperbarui data tidak berhasil karena sistem menampilkan pemberitahuan bahwa nomor identitasnya telah terdaftar.

Sejak 11 Agustus 2026, Erwin berulang kali menghubungi Contact Center 136 Kementerian ESDM. Ia diminta mengirimkan tangkapan layar, salinan kartu tanda penduduk, dan nomor WhatsApp untuk menindaklanjuti pengaduannya. Laporan bernomor 20260824001 itu dijanjikan selesai dalam tiga hari kerja, tetapi jawaban baru diterima pada 4 September 2026.

Alih-alih menyelesaikan kendala pada akun PPID, Erwin diarahkan untuk mengirimkan permohonan secara mandiri melalui surat elektronik. Ia kemudian mengirimkan surat permohonan pelaksanaan putusan MA pada 10 September 2026, disertai salinan putusan dan identitas diri, ke alamat PPID Kementerian ESDM.