Dugaan Pelanggaran Seleksi Dirut PT MMP Kaltim Memanas: Melanggar Batas Usia, Pejabat Saling Lempar

SAMARINDA — Dugaan pelanggaran regulasi dalam rekrutmen jajaran direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Kalimantan Timur kini berujung polemik hangat. Penetapan Direktur Utama (Dirut) PT Migas Mandiri Pratama (MMP) Kaltim menjadi sorotan utama karena disinyalir kuat menabrak aturan batas usia maksimal yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi (Pansel) sendiri.

Berdasarkan Dokumen Pengumuman Seleksi Calon Direksi BUMD Tahun 2025 Nomor: 500/904/EKO-II tertanggal 22 Juni 2025, Pemprov Kaltim menetapkan syarat tegas: pendaftar wajib berusia minimal 35 tahun dan maksimal 55 tahun saat mendaftar.

Namun, aturan tersebut disinyalir dilanggar. Pejabat terpilih yang tertuang dalam Pengumuman Nomor: 500/19681/EK tertanggal 11 September 2025 dan ditandatangani oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud, diduga kuat sudah melewati usia 55 tahun saat proses pendaftaran.

Meski diterpa isu cacat administratif, pejabat tersebut tetap menduduki posisi strategis sebagai Dirut PT MMP Kaltim. Sejak September 2025 hingga Agustus 2026, hak finansial berupa gaji bulanan hingga alokasi anggaran perjalanan dinas dilaporkan terus mengalir tanpa hambatan.

Keputusan ini dinilai berpotensi menjadi preseden buruk karena menabrak aturan hukum yang lebih tinggi, yaitu: Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD (Pasal 57 huruf b).  eraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Direksi BUMD (Pasal 35 huruf h).

Pejabat Terkait Irit Bicara dan Saling Lempar Respons

Saat dikonfirmasi mengenai persoalan transparansi ini, jajaran pejabat Pemprov Kaltim enggan memberikan penjelasan mendalam. Kepala Biro Ekonomi Setprov Kaltim, Iwan Darmawan, enggan merinci kejanggalan dokumen rekrutmen tersebut dan justru mempertanyakan momen mencuatnya isu ini.

"Saya tidak bisa komentar untuk itu. Prosesnya kan sudah satu tahun lebih, kenapa baru diungkit sekarang? Makanya, saya no comment ya," ujar Iwan.

Ketika didesak lebih jauh terkait indikasi pelanggaran PP dan Permendagri, Iwan kembali membatasi keterangannya. "Iya, saya sudah terima informasi itu lewat pesan singkat. Tapi saya belum bisa menjelaskan. Saya tidak bisa berkomentar, mohon maaf," tambahnya.