Misteri Rp 189,5 Juta di Ruang Kabid ESDM Kaltim: Inspektorat Temukan Bukti Baru

SAMARINDA – Pengusutan skandal penemuan uang tunai sebesar Rp 189,5 juta di Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim kian berbuntut panjang. Berbulan-bulan berlalu sejak penggeledahan, Inspektorat Daerah Kaltim kini mengaku menemukan deretan bukti dan keterangan saksi baru yang membuat proses audit berjalan makin rumit.
Kasus ini bermula pada Maret 2026 lalu, saat Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Kaltim menggeledah kantor Dinas ESDM terkait dugaan korupsi tambang CV AJI. Di ruang kerja seorang Kepala Bidang berinisial AP, penyidik menemukan tumpukan uang tunai—Rp 143,35 juta tersimpan rapat di dalam brankas dan Rp 46,15 juta terselip di dalam tas. Dari total uang tersebut, sebesar Rp 20 juta terindikasi kuat merupakan aliran dana dari pihak ketiga.
Namun, alih-alih berlanjut ke penetapan tersangka di ranah pidana, penanganan kasus ini mendadak mengalir ke pengawasan internal Inspektorat Kaltim. Kepala Inspektorat Kaltim, Irfan Prananta, mengungkapkan bahwa timnya harus memeriksa marathon berbagai saksi kunci, termasuk dari kalangan swasta.
"Ada bukti, keterangan, dan data-data baru yang masuk. Karena saksinya banyak dan datanya melimpah, kami butuh waktu ekstra untuk merumuskan kesimpulan yang benar-benar presisi," jelas Irfan. Ia menegaskan, sikap hati-hati ini diambil agar rekomendasi yang nantinya diserahkan kepada Gubernur Kaltim tidak salah sasaran.
Pengambangan kasus dan lambatnya kepastian hukum ini tak pelak memantik reaksi keras dari Koordinator Pokja 30, Buyung Marajo. Ia menyentil aparat dan pengawas yang terkesan saling lempar kewenangan dan membiarkan isu ini menguap tanpa kejelasan.
"Harus ada keterangan yang lugas. Apakah uang itu hasil korupsi atau bukan? Aparat punya kewenangan dan dilindungi undang-undang, masa memberikan kejelasan kepada publik saja berat betul. Kalian ngapain selama ini?" kritik Buyung pedas.
Buyung mendesak agar kejelasan status hukum uang tersebut segera diputuskan. Jika terbukti dari tindak pidana, uang tersebut wajib disita negara; jika dana OPD, harus dikembalikan ke kas daerah; dan jika milik pribadi yang sah, segera dikembalikan. Menurutnya, pembiaran kasus tanpa transparansi hanya akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Kalimantan Timur. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


