PROKAL.CO, SAMARINDA – Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan penggunaan rokok elektrik atau vape menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha industri tersebut di Kalimantan Timur. Mereka khawatir polemik fatwa itu semakin menekan penjualan dan mengancam keberlangsungan usaha yang selama ini menyerap ribuan tenaga kerja.
Asosiasi Ritel Vape Indonesia (ARVINDO) Kalimantan Timur memperkirakan terdapat 300-400 toko ritel vape resmi di provinsi tersebut. Sektor usaha itu diperkirakan menyerap sekitar 1.400 tenaga kerja, baik di Samarinda maupun sejumlah daerah lainnya.
Ketua ARVINDO Kaltim Sutiardi mengatakan, penurunan penjualan sebenarnya telah terjadi dalam empat hingga lima bulan terakhir seiring melemahnya kondisi ekonomi. Namun, perbincangan mengenai fatwa MUI dinilai semakin memengaruhi keputusan konsumen untuk membeli produk vape.
"Kami sangat menghormati lembaga keagamaan dan fatwa MUI dalam menjaga moral serta kesehatan masyarakat. Namun, penilaian terhadap produk tembakau alternatif juga perlu dilakukan secara proporsional dan berdasarkan kajian ilmiah," kata Sutiardi saat dikonfirmasi, Kamis (12/11/2026).
Menurut Sutiardi, pemerintah perlu membedakan industri vape yang menjalankan kegiatan usaha secara resmi dengan penyalahgunaan perangkat vape untuk mengonsumsi narkotika. Keduanya, kata dia, memiliki persoalan hukum yang berbeda.
Produk vape yang dipasarkan melalui jalur resmi, lanjutnya, memiliki kewajiban memenuhi ketentuan perizinan dan perpajakan, termasuk membayar cukai. Sementara itu, penggunaan perangkat vape sebagai sarana penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana yang harus ditindak tegas.
"Vape legal dan vape ilegal merupakan dua hal berbeda. Penyalahgunaan vape untuk narkotika harus diberantas, tetapi jangan sampai penindakan terhadap kejahatan tersebut justru berdampak kepada seluruh pelaku usaha yang menjalankan bisnis secara resmi," ujarnya.
ARVINDO, lanjut Sutiardi, mendukung upaya aparat penegak hukum memberantas peredaran narkotika. Namun, pengawasan dan penegakan hukum diharapkan dilakukan secara tepat sasaran tanpa mengabaikan keberadaan usaha yang telah memenuhi ketentuan pemerintah.
"Kami tidak meminta industri ini dibiarkan tanpa pengawasan. Justru kami mengharapkan pengawasan lebih ketat, penegakan hukum yang tepat sasaran, serta kebijakan yang tidak serta-merta mematikan ekosistem usaha legal," katanya.
Berdasarkan pendataan internal asosiasi, sekitar 300-400 toko vape ritel di Kaltim telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan menjalankan kewajiban perpajakan. Dari kegiatan usaha tersebut, diperkirakan sekitar 1.400 orang memperoleh pekerjaan.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!