Ketua DPRD Kaltim Tegaskan Bankaltimtara Benteng PAD di Tengah Tekanan Fiskal!

SAMARINDA – Di tengah tantangan tekanan fiskal dan kebijakan efisiensi anggaran yang dihadapi pemerintah daerah, wacana pengalihan transaksi keuangan Pemda dari Bank Pembangunan Daerah Kaltim Kaltara (Bankaltimtara) ke bank-bank pelat merah di bawah Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menuai penolakan tegas.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, DR Ir H Hasanuddin Mas’ud, secara terbuka menyatakan ketidaksetujuannya terhadap rencana pengalihan tersebut. Menurutnya, perputaran dana dan transaksi keuangan pemerintah daerah di bank lokal memegang peranan krusial sebagai penopang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Ini secara pribadi tentu menjadi pukulan buat bank daerah. Karena semua pembayaran yang memakai sistem daerah itu ‘kan hampirnya ada keuntungan. Artinya ada masukan buat daerah, berarti ada peningkatan PAD," tegas Hasanuddin saat ditemui di Samarinda, Jumat (13/11/2026).

Pria yang akrab disapa Hamas ini menilai, keberadaan Bankaltimtara bukan sekadar mitra penyedia jasa layanan transaksi, melainkan instrumen vital Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memberikan kontribusi nyata bagi kesehatan keuangan Benua Etam.

Terlebih lagi, kondisi keuangan daerah saat ini tengah diuji oleh berbagai tantangan, mulai dari kebijakan efisiensi anggaran hingga fluktuasi dana transfer dari pemerintah pusat. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian fiskal tersebut, Hamas mengingatkan agar pemerintah daerah tidak gegabah memindahkan sumber-sumber pemasukan yang selama ini sudah terbukti memberi nilai tambah bagi perekonomian lokal.

"Kalau dipindah, berpotensi mengurangi kontribusi ekonomi bagi daerah. Saya pribadi tidak setuju dong," tandasnya. Meski menolak wacana migrasi ke Himbara, Hamas tidak menutup mata terhadap pentingnya evaluasi dan pembenahan di tubuh bank daerah itu sendiri. Dia menekankan bahwa penguatan Bankaltimtara harus berjalan seiring dengan peningkatan profesionalisme, kualitas layanan, serta kapasitas teknologi agar mampu memenuhi kebutuhan transaksi pemerintahan yang semakin dinamis.

Baginya, setiap kebijakan strategis yang diambil pemerintah daerah wajib memprioritaskan dampak jangka panjang terhadap PAD dan keberlangsungan BUMD, alih-alih sekadar mencari kemudahan layanan perbankan sesaat. "Harusnya sarana dan prasarana apapun itu ditingkatkan untuk daerah demi pendapatan daerah," pungkasnya. (adv/dprdkaltim)