Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Usulan Proyek Tahun Jamak Rp1,24 Triliun Belum Dibahas, DPRD Kaltim Panggil TAPD

R
Penulis: Redaksi Prokal❯

Advertisement

Gedung utama DPRD Kaltim.
Gedung utama DPRD Kaltim.

 

Advertisement

PROKAL.CO, SAMARINDA – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Agusriansyah Ridwan membantah kabar yang menyebut legislatif telah menolak usulan proyek kontrak tahun jamak atau Multi-Years Contract (MYC) senilai Rp1,24 triliun dari Pemerintah Provinsi Kaltim. Menurutnya, istilah penolakan belum relevan karena dokumen usulan tersebut belum memasuki tahap pembahasan resmi maupun persetujuan bersama pihak eksekutif.

"Kalau dikatakan ditolak, berarti kan ada persetujuan, sedangkan persetujuan saja kan belum ada. Jadi seharusnya belum ada kata tolak dengan tidak ditolak, karena memang pertama belum ada pembahasan, yang kedua belum masuk tahapan persetujuan. Kan baru usulan," kata Agusriansyah saat memberikan keterangan, Senin (16/11/2026).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menjelaskan bahwa agenda rapat kerja antara Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada Minggu (15/11/2026) malam memang sempat ditunda. Sebagai gantinya, jajaran pimpinan dewan menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) internal yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel bersama Ketua DPRD Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis, Ketua Komisi III Abdulloh, serta perwakilan fraksi di Gedung D Lantai 2.

Advertisement

Dalam rapat konsultasi internal itu terungkap bahwa Pemprov Kaltim tercatat dua kali melayangkan surat permohonan dengan nilai dan durasi berbeda untuk skema APBD Tahun Anggaran 2027–2029. Pada surat pertama tertanggal 11 November 2026, pemerintah mengajukan pagu Rp1,28 triliun, sebelum akhirnya direvisi sehari kemudian menjadi Rp1,24 triliun untuk proyek pembangunan jalan penunjang konektivitas Ibu Kota Nusantara (IKN) di kawasan Kutai Barat serta pembangunan Rumah Sakit Aji Muhammad Salehuddin II.

Pimpinan dewan pun memberikan sejumlah catatan kritis yang harus dijawab oleh pihak pemerintah sebelum persetujuan diberikan. Legislatif menyoroti kelengkapan dokumen teknis seperti studi kelayakan (Feasibility Study), AMDAL, Detail Engineering Design (DED), hingga kejelasan status lahan dan kesiapan tenaga medis rumah sakit. Selain itu, dewan mempertanyakan konsistensi perencanaan karena usulan bernilai jumbo ini baru masuk setelah 10 November 2026, bukan sejak penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada Maret lalu.

Aspek kemampuan keuangan daerah turut menjadi perhatian serius mengingat proyeksi APBD Kaltim diperkirakan menyusut dari kisaran Rp14 triliun pada 2026 menjadi sekitar Rp12 triliun. DPRD tidak ingin komitmen pembiayaan MYC hingga 2029 justru menggerus alokasi belanja wajib (mandatory spending), ruang aspirasi masyarakat, maupun program prioritas daerah seperti Gratispol dan Jospol. Mekanisme pengajuan yang langsung masuk ke meja anggaran tanpa pendalaman teknis di komisi mitra kerja serta belum terurainya rincian biaya perencanaan dan pengawasan juga menjadi sorotan.

"Harusnya memang termasuk skemanya itu kan harus dibahas di komisi-komisi DPRD. Karena usulan ini mesti dicermati, adakah tahapan-tahapan yang terlewati, apakah berimplikasi melanggar aturan, lalu sisi manfaat, output, dan impact-nya buat masyarakat dalam pengembangan pelayanan infrastruktur, percepatan ekonomi. Pemerintah juga harus mampu menjelaskan kondisi fiskal dua sampai tiga tahun ke depan," ujar Agusriansyah.

Ia menambahkan bahwa seluruh proses konsultasi bersama inspektorat maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus dipaparkan secara transparan agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

"Tapi selama tahapan berjalan, penjelasan pemerintah bisa diterima oleh publik, kan kita dasar pertimbangannya publik terima atau tidak. Tahapannya apakah sudah dikonsultasi juga sampai inspektorat dan BPK? Ini kan mesti dijelaskan juga," tegasnya.

Sebagai tindak lanjut hasil Rapim, DPRD Kaltim menjadwalkan Rapat Pimpinan diperluas bersama TAPD pada Senin (16/11/2026) untuk meminta penjelasan awal mengenai aspek regulasi dan kapasitas fiskal. Keputusan akhir mengenai nasib usulan proyek tahun jamak tersebut baru akan ditentukan dalam rapat resmi antara Banggar dan TAPD pada Selasa (17/11/2026) pukul 14.00 WITA. (adv/dprdkaltim)

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : prokal.co
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Finalisasi Ranperda Perangkat Daerah, Komisi I DPRD Kaltim Matangkan Penguatan Kelembagaan BPBD

Finalisasi Ranperda Perangkat Daerah, Komisi I DPRD Kaltim Matangkan Penguatan Kelembagaan BPBD

Finalisasi Ranperda Perangkat Daerah, Komisi I DPRD Kaltim Matangkan Penguatan Kelembagaan BPBD BALIKPAPAN – Komisi I DPRD Provinsi Kaliman

Hadiri Pembukaan PORPROV VIII di Paser, Yenni Eviliana Tegaskan Komitmen DPRD Kaltim Kawal Prestasi

Hadiri Pembukaan PORPROV VIII di Paser, Yenni Eviliana Tegaskan Komitmen DPRD Kaltim Kawal Prestasi

Hadiri Pembukaan PORPROV VIII di Paser, Yenni Eviliana Tegaskan Komitmen DPRD Kaltim Kawal Prestasi Atlet Daerah PASER – Perhelatan akbar P

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer