Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Jangan Terjebak Administrasi: Menguji Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah

R
Penulis: Redaksi Prokal❯
Dewi Sartika
Dewi Sartika

Advertisement

Oleh: Dewi Sartika – Analis Kebijakan Pusjar SKPP LAN

Pemerintah daerah setiap tahun menyusun program pembangunan, menetapkan peraturan, mengalokasikan anggaran, membentuk tim pelaksana, dan melaporkan capaian kinerja. Namun, ada pertanyaan mendasar yang tidak boleh berhenti pada laporan administratif: apakah kebijakan tersebut benar-benar menyelesaikan masalah masyarakat, atau sekadar menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan program?

Pertanyaan ini penting ketika kita membaca hasil evaluasi Indeks Kualitas Kebijakan (IKK). Instrumen yang dikembangkan Lembaga Administrasi Negara (LAN) ini mengukur kualitas kebijakan berbasis bukti dengan memperhatikan perencanaan, implementasi, evaluasi dan keberlanjutan, serta transparansi dan partisipasi publik. Pengaturan terbarunya tercantum dalam Peraturan LAN Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengukuran Kualitas Kebijakan.

Advertisement

Dari perspektif evaluasi kebijakan, persoalan yang perlu mendapat perhatian bukan sekadar apakah dokumen tersedia, melainkan apakah dokumen tersebut membuktikan proses pengambilan keputusan yang rasional, pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan hasil yang relevan bagi masyarakat.

Pola kesenjangan yang muncul dalam telaah dokumen pengajuan IKK memberikan sejumlah pelajaran. Keterkaitan antara data dan desain kebijakan belum selalu kuat. Pelibatan pemangku kepentingan terkadang lebih terlihat sebagai pemenuhan prosedur daripada proses memengaruhi keputusan. Analisis dampak, pembandingan alternatif, dan perhitungan risiko belum selalu memadai. Sementara itu, bukti hasil kebijakan, tindak lanjut evaluasi, keberlanjutan fiskal, dan mekanisme pengaduan masih perlu diperkuat.

Temuan tersebut tidak boleh digeneralisasi menjadi tuduhan bahwa seluruh pemerintah daerah gagal menyusun kebijakan. Akan tetapi, pola itu cukup penting untuk memunculkan kritik yang lebih mendasar: reformasi kebijakan tidak akan maju apabila pemerintah hanya memperbaiki kelengkapan berkas tanpa memperbaiki kualitas keputusan.

Advertisement

1. Kebijakan Berbasis Bukti Bukan Sekadar Memiliki Dokumen Kajian

Masalah pertama terletak pada hubungan antara data, analisis, dan keputusan. Pemerintah daerah dapat memiliki dokumen penelitian, laporan statistik, kajian akademik, maupun hasil konsultasi publik. Namun, keberadaan dokumen tersebut belum membuktikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar didasarkan pada temuannya.

Sebuah kajian baru bernilai substantif apabila mampu menjelaskan masalah yang hendak diselesaikan, siapa yang terdampak, faktor penyebabnya, pilihan intervensi yang tersedia, risiko setiap pilihan, dan alasan pemerintah memilih satu alternatif dibandingkan alternatif lainnya. Sebagai contoh, apabila pemerintah daerah meluncurkan program bantuan pendidikan, data jumlah penerima potensial saja tidak cukup. Pemerintah juga perlu mengetahui hambatan akses pendidikan, distribusi penerima menurut kondisi sosial ekonomi, kecukupan anggaran, potensi salah sasaran, serta perubahan yang diharapkan setelah program dilaksanakan.

OECD (2020a) menekankan bahwa pengambilan keputusan berbasis bukti memerlukan standar bukti yang memadai sepanjang siklus kebijakan, mulai dari perancangan hingga evaluasi. Bukti tidak cukup dikumpulkan; bukti harus dinilai kualitasnya dan digunakan pada waktu yang tepat.

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : prokal.co
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Satu Nomor Belum Cukup: Survei LAN Ungkap Layanan Darurat 112 Indonesia Masih Gagap Integrasi

Satu Nomor Belum Cukup: Survei LAN Ungkap Layanan Darurat 112 Indonesia Masih Gagap Integrasi

Satu Nomor Belum Cukup: Survei LAN Ungkap Layanan Darurat 112 Indonesia Masih Gagap Integrasi Samarinda, 26 Mei 2026 — Layanan nomor darurat tunggal nasional 112 di Indonesia rupanya masih menghadapi

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer