Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ingatkan Ancaman Konflik Kepentingan, Pokja 30 Desak Gubernur Kaltim Transparan Soal Proyek MYC 2027

R
Penulis: Redaksi Prokal❯
Koordinator Pokja 30, Buyung Marajo.
Koordinator Pokja 30, Buyung Marajo.

Advertisement

SAMARINDA — Manuver Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) yang ngotot mendorong skema kontrak tahun jamak atau Multi-Years Contract (MYC) di detik-detik akhir pengesahan KUA-PPAS Tahun 2027 menuai kritik pedas. Meskipun usulan tersebut pada akhirnya mental di tangan DPRD Kaltim, langkah eksekutif dinilai janggal dan terkesan dipaksakan di tengah kondisi kas daerah yang tengah mengalami defisit hingga Rp 12 triliun.

Kecaman keras dilontarkan oleh lembaga pengamat kebijakan publik, Pokja 30. Koordinator Pokja 30, Buyung Marajo, menyoroti masuknya sejumlah proyek jumbo secara mendadak—mulai dari pembangunan infrastruktur jalan hingga Rumah Sakit Aji Sulaiman (RS Aji Muhammad Salehuddin II) di kawasan GOR Sempaja—tanpa melalui perencanaan matang dan koordinasi terbuka bersama legislatif.

Advertisement

"Jangan sampai kebijakan ini mementingkan kepentingan seorang Rudi Mas'ud, bukan kepentingan Gubernur Kaltim. Kalau ada maksud dan tujuan tertentu, saya rasa ini akan menjadi polemik baru dan menciptakan masalah baru," tegas Buyung, Rabu (18/11/2026).

Soroti Urgensi Proyek dan Dugaan Konflik Kepentingan

Menurut Buyung, pemaksaan anggaran untuk proyek-proyek besar di tengah kondisi fiskal yang tertekan menunjukkan ketidakpekaan terhadap skala prioritas publik. Ia mencontohkan proyek rumah sakit di kawasan GOR Sempaja yang dinilai belum mendesak, mengingat Samarinda sudah memiliki RSUD Abdoel Wahab (AW) Sjahranie serta beberapa fasilitas rumah sakit baru lainnya.

Advertisement

Lebih jauh, Pokja 30 juga menyinggung isu yang berkembang di tengah masyarakat mengenai dugaan keterlibatan lingkaran terdekat pengambil kebijakan dalam pengadaan alat kesehatan (alkes). Buyung memperingatkan adanya ancaman jerat hukum serius apabila proyek publik ditunggangi kepentingan bisnis pribadi maupun kelompok.

"Jangan sampai ada bisnis sekelompok orang tertentu yang berlindung di balik pembangunan yang menyatakan itu untuk publik. Kalau di tengahnya ada bisnis, celakalah dia sebagai gubernur. Di sana bisa terjadi conflict of interest, di mana dia menggunakan kewenangan dan jabatannya untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok," kritiknya.

Peringatan Keras Soal Kewenangan Jalan dan Transparansi

Selain persoalan rumah sakit, rencana pembangunan jalan dalam paket MYC tersebut turut memicu tanda tanya besar. Pokja 30 mengingatkan Pemprov Kaltim agar tidak menabrak aturan pembagian kewenangan status jalan—apakah berstatus jalan provinsi, kabupaten/kota, atau nasional.

Transparansi proyek ini semakin disorot menyusul mencuatnya isu bahwa jalur infrastruktur tersebut nantinya berpotensi dimanfaatkan sebagai lintasan transportasi minyak.

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : sapos.co.id
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Kritik Keras Pokja 30: Sistem SPMB Kaltim yang Buruk Buka Celah Suburnya Praktik 'Uang Bangku'

Kritik Keras Pokja 30: Sistem SPMB Kaltim yang Buruk Buka Celah Suburnya Praktik 'Uang Bangku'

Kritik Keras Pokja 30: Sistem SPMB Kaltim yang Buruk Buka Celah Suburnya Praktik 'Uang Bangku'

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer