Isi Surat Wali Kota Samarinda Keberatan Pendapatan Dipangkas, Begini Reaksi Sekda Pemprov

PROKAL.CO, SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mengajukan keberatan kepada Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) atas penyesuaian target opsen pajak dan alokasi bagi hasil pajak provinsi untuk tahun anggaran 2026. Pemkot menilai pengurangan pendapatan daerah sebesar Rp 209,68 miliar berpotensi mengganggu keseimbangan anggaran hingga kesinambungan pelayanan publik.
Keberatan itu disampaikan Wali Kota Samarinda melalui surat Nomor 900.1.14.3/4716/013.01 tertanggal 26 Oktober 2026. Dalam surat tersebut, Pemkot meminta gubernur meninjau kembali dasar penghitungan dan penetapan penyesuaian target Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta alokasi bagi hasil pajak provinsi.
Berdasarkan surat itu, penurunan target pendapatan secara kumulatif mencapai Rp 209.680.894.946 atau sekitar 25,85 persen. Pengurangan tersebut terdiri atas penurunan target Opsen PKB dan BBNKB sebesar Rp 70,03 miliar serta penurunan bersih alokasi bagi hasil pajak provinsi sebesar Rp 139,64 miliar.
Target Opsen PKB dan BBNKB Samarinda sebelumnya sebesar Rp 276,72 miliar. Setelah penyesuaian, target tersebut turun menjadi Rp 206,69 miliar.
Adapun alokasi bagi hasil pajak provinsi yang semula Rp 534,55 miliar berkurang menjadi Rp 394,91 miliar. Angka itu setelah memperhitungkan kurang salur tahun 2025 sebesar Rp 647,17 juta.
Pemkot menilai penyesuaian dengan nilai cukup besar menjelang berakhirnya tahun anggaran berpotensi mengganggu keseimbangan APBD, pengelolaan keuangan daerah, pemenuhan kewajiban yang telah mengikat secara sah, serta kesinambungan pelayanan publik.
Dalam surat tersebut, Pemkot Samarinda mempersoalkan tiga hal mendasar. Pertama, validitas dasar perhitungan penurunan target opsen pajak. Pemkot meminta penggunaan indikator tunggakan PKB 2025 sebesar 22,30 persen sebagai pengurang proyeksi Opsen PKB 2026, termasuk perubahan target Opsen BBNKB, didukung data realisasi dan metodologi yang objektif serta dapat diverifikasi.
Kedua, transparansi dan konsistensi distribusi bagi hasil pajak provinsi. Pemkot meminta penjelasan mengenai pengurangan alokasi bagi hasil pajak Samarinda, termasuk dasar realisasi penerimaan, formula pembagian, dan variabel penghitungan yang digunakan.
Dalam lampiran penyesuaian bagi hasil pajak kabupaten/kota 2026, alokasi untuk Samarinda tercatat turun 26,24 persen. Penurunan tersebut menjadi salah satu yang terbesar dibandingkan daerah lain di Kaltim.
Ketiga, kepastian pemenuhan hak keuangan daerah. Pemkot menegaskan penyesuaian target anggaran harus dibedakan dari hak bagi hasil pajak yang telah timbul berdasarkan penerimaan aktual. Kewajiban penyaluran yang telah menjadi hak daerah, menurut Pemkot, tetap harus dihitung, dicatat, dan diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




