Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Aturan Main Tambang Galian C Dirombak, DPRD Kaltim Wajibkan Proyek APBD Pakai Material Lokal

R
Penulis: Redaksi Prokal❯
Anggota DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi
Anggota DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi

Advertisement

SAMARINDA — Tata kelola pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Kalimantan Timur segera memasuki babak baru. Panitia Khusus (Pansus) MBLB DPRD Kaltim resmi menyampaikan laporan akhir Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pertambangan MBLB dalam Rapat Paripurna di Gedung B DPRD Kaltim, Rabu (18/11/2026).

Ketua Pansus MBLB DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menegaskan regulasi ini dirancang untuk membenahi carut-marut tata kelola tambang MBLB yang selama ini masih menyisakan sederet pekerjaan rumah. Mulai dari ketidakjelasan prosedur perizinan, lemahnya pengawasan lapangan, hingga minimnya pelibatan tenaga kerja dan pengusaha lokal.

“Pansus telah melaksanakan serangkaian kegiatan pembahasan, mulai dari rapat bersama perangkat daerah dan pemangku kepentingan, kunjungan lokasi pertambangan, studi komparasi, hingga konsultasi dengan pemerintah pusat,” ujar Reza.

Advertisement

Dalam merampungkan draf regulasi tersebut, Pansus tercatat menggelar sedikitnya 10 kali rapat maraton bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kaltim, seperti Dinas ESDM, DPMPTSP, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Tenaga Kerja. Masukan teknis juga diserap dari Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), asosiasi perusahaan, hingga forum pengusaha MBLB.

Tak berhenti pada diskusi di ruang rapat, tim Pansus turut turun langsung melakukan inspeksi ke sejumlah titik pertambangan di Kabupaten Paser dan Kutai Timur. Langkah ini diambil guna memotret langsung penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pelaksanaan reklamasi, hingga dampak operasional tambang terhadap lingkungan dan warga sekitar.

“Kami ingin melihat langsung pelaksanaan kegiatan pertambangan. Dengan begitu, pembahasan tidak hanya berdasarkan dokumen dan laporan, tetapi juga mendapatkan gambaran mengenai persoalan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pertambangan,” jelasnya.  Selain menyerap kondisi lapangan di Kaltim, Pansus juga melakukan studi komparasi ke Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat untuk mengadopsi praktik terbaik pengelolaan tambang MBLB.

Advertisement

Dari rangkaian kerja tersebut, Raperda MBLB menekankan kepastian hukum pada pelayanan perizinan—mencakup kejelasan persyaratan, standar operasional prosedur (SOP), hingga batas waktu layanan—serta penguatan sistem pengawasan dan pendataan pertambangan yang akurat.  “Yang ingin kami dorong adanya kepastian dalam penyelenggaraan pertambangan. Mulai dari kewenangan, prosedur perizinan, standar pelayanan, sampai pengawasan. Semuanya harus jelas sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha maupun pemerintah daerah,” ungkap Reza.

Di sisi ekonomi, Raperda ini membawa keberpihakan nyata bagi daerah. Pansus merekomendasikan agar seluruh proyek konstruksi yang dibiayai APBD wajib mengutamakan penggunaan material dari sumber tambang lokal sesuai ketentuan hukum yang berlaku.  “Optimalisasi potensi pertambangan harus memberikan manfaat bagi daerah. Kami ingin tenaga kerja daerah mendapatkan kesempatan, pengusaha lokal dilibatkan, dan kemitraan dengan BUMD juga diperkuat,” tegas Reza. (adv/dprdkaltim)

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : prokal.co
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Rasio Dokter Masih di Bawah Standar WHO dan Menumpuk di Perkotaan, DPRD Kaltim Desak Pemerataan

Rasio Dokter Masih di Bawah Standar WHO dan Menumpuk di Perkotaan, DPRD Kaltim Desak Pemerataan

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, mengungkapkan bahwa rasio dokter terhadap jumlah penduduk di Bumi Etam masih bera

Kondisinya Compang-Camping, DPRD Kaltim Desak Pemprov Segera Benahi Terminal Lempake dan Timbau

Kondisinya Compang-Camping, DPRD Kaltim Desak Pemprov Segera Benahi Terminal Lempake dan Timbau

"Harapannya diperhatikan, segera dianggarkan, diperbaiki, yang gitu-gitu itu kan mendesak. Itu prioritas dan mendesak menurut saya. Pakai ta

TKD Dipangkas, Anggota DPRD Kaltim Sentil Kinerja Lobi 8 Wakil di Senayan: Jangan Sekadar Duduk

TKD Dipangkas, Anggota DPRD Kaltim Sentil Kinerja Lobi 8 Wakil di Senayan: Jangan Sekadar Duduk

"Di saat TKD dipangkas, yang dibutuhkan Kaltim adalah wakil yang kuat melobi pusat. Bukan sekadar duduk di Senayan," tegas Agusriansyah saat

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer