Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tersandera Administrasi, Ribuan Anak Terlantar di Kaltim Sulit Sekolah dan Berobat

R
Penulis: Redaksi Prokal❯

 


Advertisement

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud

SAMARINDA — Di balik geliat pesat pembangunan Kalimantan Timur sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), ribuan anak terlantar justru masih terhambat mengakses hak paling mendasar sebagai warga negara. Selain kehilangan pengasuhan keluarga, mereka tersandera masalah administrasi kependudukan akibat ketiadaan wali yang sah secara hukum.

Tanpa status perwalian hukum, anak-anak tersebut menemui jalan buntu saat hendak mengurus akta kelahiran, kartu identitas anak, hingga sekadar mendaftar bangku sekolah dan berobat ke fasilitas kesehatan.

Advertisement

Persoalan ini menjadi sorotan tajam Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud. Ia menekankan bahwa penetapan perwalian berkekuatan hukum harus diprioritaskan demi membuka pintu masa depan anak-anak terlantar di Benua Etam. “Tanpa perwalian berkekuatan hukum anak-anak akan kesulitan mengakses identitas kependudukan, pendidikan hingga layanan kesehatan,” ujar Hasanuddin.

Berdasarkan data yang dihimpun, tercatat sedikitnya 28.361 anak di Kaltim belum memperoleh hak pendidikan secara optimal. Di tengah tingginya angka tersebut, langkah awal mulai digulirkan pemerintah daerah bersama pihak kejaksaan yang tengah memproses penetapan perwalian hukum bagi 17 anak terlantar.

Bagi Hasanuddin, memastikan perlindungan anak terlantar bukanlah sekadar program karitas atau bantuan sosial semata, melainkan mandat tegas konstitusi yang wajib ditunaikan negara.  “Konstitusi kita khususnya Pasal 34 ayat satu UUD 1945 menyatakan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara,” tegasnya.

Advertisement

Oleh karena itu, DPRD Kaltim memandang penyelesaian masalah ini menuntut langkah komprehensif: kepastian status hukum, penerbitan dokumen kependudukan, serta jaminan akses pendidikan dan kesehatan harus berjalan beriringan.  “DPRD Kaltim siap mengoptimalkan fungsi pengawasan, penganggaran dan legislasi guna memastikan pemenuhan hak anak terlantar berjalan optimal,” kata Hasanuddin.

Dari sisi kebijakan fiskal, parlemen mendorong penguatan alokasi APBD bagi program teknis lintas instansi, mulai dari Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), hingga instansi yang membidangi perlindungan perempuan dan anak.  Tak hanya mengandalkan APBD, DPRD juga mengajak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta sektor perbankan untuk turun tangan melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) guna menopang kebutuhan anak-anak di lembaga pengasuhan sosial.  “Kami merekomendasikan perluasan kerja sama ini hingga menjangkau seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur,” ucapnya. (adv/dprdkaltim)

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : prokal.co
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Siap Hadapi Banjir dan El Nino, DPRD Kaltim Rombak Struktur BPBD agar Naik Kelas

Siap Hadapi Banjir dan El Nino, DPRD Kaltim Rombak Struktur BPBD agar Naik Kelas

Siap Hadapi Banjir dan El Nino, DPRD Kaltim Rombak Struktur BPBD agar Naik Kelas

DPRD Kaltim Nyatakan Terbuka untuk Audit Ijazah dan Tes Narkoba

DPRD Kaltim Nyatakan Terbuka untuk Audit Ijazah dan Tes Narkoba

SAMARINDA - Sejumlah anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyatakan tidak keberatan apabila ijazah seluruh legislator diperiksa atau diau

Arah Anggaran 2027 Mulai Terpetakan, DPRD dan Pemprov Kaltim Resmi Teken Kesepakatan KUA-PPAS

Arah Anggaran 2027 Mulai Terpetakan, DPRD dan Pemprov Kaltim Resmi Teken Kesepakatan KUA-PPAS

DPRD Kaltim bersama Pemerintah Provinsi Kaltim resmi menandatangani kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer