Kasus HIV Tembus 10 Ribu, DPRD Kaltim Dorong Penanganan Tanpa Stigma hingga Jaminan Pasokan Obat ARV

SAMARINDA — Akses layanan kesehatan semestinya menjadi hak dasar setiap warga negara. Namun, bagi sebagian orang dengan HIV/AIDS (ODHA), melangkahkan kaki ke fasilitas kesehatan kerap menjadi perjuangan berat akibat bayang-bayang stigma dan rasa takut dikucilkan. Persoalan stigma sosial inilah yang disorot Panitia Khusus (Pansus) Penanggulangan HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS) DPRD Kalimantan Timur sebagai penghambat terbesar upaya pengendalian kasus di daerah. Penanganan HIV/AIDS dinilai tidak bisa sekadar bertumpu pada ketersediaan medis, melainkan harus mengedepankan aspek perlindungan dan kemanusiaan.
Anggota Pansus, Damayanti, menegaskan bahwa penanggulangan HIV memerlukan pendekatan terpadu yang mencakup layanan medis, kajian epidemiologi, aspek sosial, hingga perlindungan hak masyarakat.
“Semuanya melibatkan seluruh sektor terkait agar penanganannya berjalan efektif,” ujar Damayanti saat membacakan laporan akhir Pansus dalam Rapat Paripurna di Gedung Utama B DPRD Kaltim. Berdasarkan catatan epidemiologi, Kalimantan Timur saat ini berada di peringkat ke-11 nasional dengan temuan kumulatif mencapai sekitar 10 ribu kasus HIV. Dari angka tersebut, sekitar tujuh ribu orang telah teridentifikasi, dan baru sekitar 70 persen di antaranya yang tercatat menjalani pengobatan rutin.
Menurut Damayanti, data tersebut harus menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk memperkuat strategi pencegahan, deteksi dini, hingga pengobatan jangka panjang. Pansus mendorong kebijakan di Kaltim selaras dengan target global 95-95-95: yakni 95 persen ODHA mengetahui statusnya, 95 persen yang teridentifikasi mendapatkan terapi Antiretroviral (ARV), dan 95 persen pasien yang diterapi berhasil mencapai kondisi virus tersupresi.
“Kami perlu memastikan masyarakat yang hidup dengan HIV dapat mengetahui status kesehatannya, mendapatkan pelayanan, dan menjalani pengobatan secara berkelanjutan,” katanya. Meski demikian, penyediaan fasilitas tes dan obat-obatan tidak akan berjalan optimal apabila lingkungan sosial masih diskriminatif. Ketakutan akan penghakiman publik kerap membuat seseorang enggan memeriksakan diri, menyembunyikan status kesehatannya, bahkan memutus pengobatan di tengah jalan.
“Karena itu, pendekatan penanggulangan HIV/AIDS harus mengedepankan kemanusiaan, menjaga kerahasiaan status kesehatan, dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang,” tegas Damayanti.
Ia juga mengingatkan agar setiap pemeriksaan HIV dilakukan berdasarkan persetujuan individu dengan jaminan kerahasiaan medis yang ketat. Di sisi lain, kelancaran pasokan obat ARV serta kemudahan akses layanan kesehatan wajib dijaga karena terapi HIV menuntut komitmen seumur hidup.
“Pengobatan HIV membutuhkan komitmen jangka panjang. Karena itu, ketersediaan obat ARV dan akses terhadap pelayanan kesehatan harus dijaga agar masyarakat yang menjalani terapi tidak mengalami hambatan dalam pengobatan,” jelasnya. Menutup laporannya, Damayanti menekankan bahwa penyandang HIV berhak hidup bermasyarakat dan bekerja secara normal tanpa diskriminasi. Pemerintah daerah diminta menggandeng lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, hingga komunitas pendamping guna memperluas edukasi dan memutus mata rantai penularan secara berkelanjutan. (adv/dprdkaltim)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!



