
PROKAL.CO, SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp 4.046.360. Upah minimum tersebut berlaku mulai 1 Januari hingga 31 Desember 2027, berdasarkan Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/K.373/2026 tertanggal 20 November 2026.
Penetapan UMP itu diumumkan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud pada Sabtu (21/11/2026). Besaran upah minimum tersebut menjadi acuan pembayaran upah bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun di perusahaan masing-masing.
Dalam pengumuman bernomor 500.15.14.1/6651/DTKT.Srk-IV, Rudy menegaskan pengusaha tidak diperbolehkan membayar pekerja di bawah ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah.
”Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum,” demikian bunyi pengumuman gubernur.
Adapun pekerja yang telah memiliki masa kerja satu tahun atau lebih, pengupahannya mengacu pada struktur dan skala upah yang disusun serta diterapkan perusahaan. Ketentuan tersebut menjadi dasar penyesuaian upah berdasarkan masa kerja, jabatan, kompetensi, dan pertimbangan lain sesuai kebijakan perusahaan.
Penetapan UMP Kaltim 2027 mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Pemerintah juga merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan serta surat Menteri Ketenagakerjaan tertanggal 16 November 2026 mengenai data kebutuhan hidup layak dan kondisi ekonomi.
Setelah keputusan gubernur ditetapkan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim meminta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim memublikasikan ketetapan tersebut agar diketahui pekerja maupun pelaku usaha.
Permohonan publikasi itu disampaikan Kepala Disnakertrans Kaltim Rozani Erawadi melalui surat bernomor 500.15.14.1/1301/DTKT.Srk-IV/2026 tertanggal 21 November 2026. Surat tersebut dilampiri naskah pengumuman resmi gubernur mengenai UMP Kaltim 2027.
Dengan mulai berlakunya UMP pada awal 2027, perusahaan di Kaltim diharapkan menyesuaikan ketentuan pengupahan sesuai keputusan gubernur, terutama bagi pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


