Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kasus Korupsi Dana Hibah Terhambat Audit BPKP Sulsel

a
Penulis: amir-Amir KP❯
-
-

Sudah dua bulan kasus dugaan korupsi Dana Hibah Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Makassar jalan di tempat diaudit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel. Tetapi, belum ada hasil.


Advertisement

 Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel, Kombes Pol Yudhiawan Wibisono menyebut kasus tersebut tetap jalan. Masih tahap penyelidikan. Upaya koordinasi dengan KPU RI mengenai hasil audit dana hibah berproses.

 Akan tetapi, sejauh ini belum ada hasil dari koordinasi tersebut. Nantinya, kata perwira dengan lambang tiga bunga melati di pundaknya ini menggaransi, kasus tersebut tetap lanjut. Statusnya akan dinaikkan. Jika sudah ada hasil audit dari KPU RI.

 Menurutnya, audit yang dilakukan KPU RI itu merupakan audit investigasi. Karena itu, sangat diperlukan dalam melakukan pendalaman untuk kasus ini. "Karena yang kami cari sekarang adalah orang-orang yang menerima dana itu," jelasnya.

Advertisement

 Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel, Kompol Yudha Wirajati menambahkan, selain KPU RI, pihaknya juga masih berkoordinasi dengan tim auditor BPKP Sulsel. Untuk ekspose hasil penyelidikan.

 "Ini masih lidik," katanya saat ditemui di Polda Sulsel, Rabu, 2 Januari. Asal tahu saja, dalam kasus dana hibah pilwalkot ini penyidik sudah memeriksa 22 saksi. Masing-masing, sembilan PPK kecamatan.

Seperti PPK Manggala, Rappocini, Tamalate, Biringkanaya, Tallo, Panakkukang, Mamajang, Mariso dan PPK Tamalanrea. Juga ada Kasubag Umum BPKAD Kota Makassar, Junaedah, Bendahara Pengeluaran BPKAD, Yusuf Aco.

Advertisement

 Adapun jajaran komisioner di KPU Makassar ada dua. Wahid Hasyim Lukman selaku kepala divisi hukum, dan Divisi Parmas dan SDM, Andi Shaifuddin. Sedangkan, jajaran sekretariat KPU Kota Makassar ada empat orang yang telah diperiksa.

 Mereka adalah; Kasubag Umum Keuangan dan Logistik, Mustar Jaya, Kasubag Hukum KPU Adrianti Ismail, Kasubag Data KPU Aryanti Arudji, serta Bendahara KPU Kota Makassar, Habibi.

 Pasca pemeriksaan ini, kata pria yang akrab disapa Yudha ini sapaan karibnya, pihaknya berharap ada hasil audit BPKP Sulsel. Koordinasi dengan BPKP terus dilakukan agar bisa bersama-sama melakukan investigasi untuk menaikkan status kasus itu.

"Sekarang kami benar benar pertajam (kasus KPU). Kami perkirakan awal Januari sudah bisa dinaikkan statusnya dari lidik ke sidik," tegasnya.

 "Perhitungan kerugian negara dilakukan setelah kasus naik sidik. Insyaallah secepatnya," kuncinya. (gun/abg/jpnn)

Advertisement
Editor : amir-Amir KP
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer