Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Empat Terlapor Mangkir Dalam Sidang Dugaan Pelanggaran Pemilu

a

BANJARMASIN - Dari lima terlapor yang dipanggil Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu Kalsel) kemarin (12/2), hanya satu terlapor yang hadir.


Advertisement

Berjalan singkat, sidang penyelesaian pelanggaran pemilu itu kemudian diskors hingga besok (14/2).

Tiga caleg dan dua timses ini dilaporkan Bawaslu Hulu Sungai Tengah. Menyusul dugaan pelanggaran administrasi pemilu pada pertengahan Januari kemarin di Kecamatan Batang Alai Utara.

Kronologi kasus dibeberkan pelapor yang tak lain Ketua Bawaslu HST, Muhammad Ahsani. Bersama komisioner lainnya Mailinasari. Dugaan pelanggaran itu terjadi 18 Januari pukul 08.41 WITA.

Advertisement

"Jumat pagi itu, para terlapor menggelar pertemuan terbatas di balai desa. Dalam pengawasan Panwascam, ternyata acaranya malah berpindah ke halaman SD Awang Baru," ujarnya.

Padahal, dalam STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) yang dilaporkan ke polisi dan kemudian ditembuskan ke Bawaslu, lokasi acara berada di balai desa.

SD itu sebenarnya sudah lama kosong. Ditinggalkan sejak tiga bulan lalu akibat penciutan jumlah murid. Tetap saja, undang-undang melarang kampanye di fasilitas milik pemerintah, tempat ibadah, dan sarana pendidikan.

Advertisement

Bawaslu sudah coba mencegah, tapi acara itu terus berjalan. "Fokus kami pada surat pemberitahuannya. Terkait ketidaksesuaian tempat. Jadi bukan sekolahnya," imbuh Ahsani.

Barang bukti lantas dikumpulkan. Berupa STTP, undangan kepada masyarakat, dan alat peraga kampanye. Pada 28 Januari tadi, rapat pleno Bawaslu HST menyatakan dugaan pelanggaran itu harus diselesaikan di level provinsi.

Apa saja tuntutan pelapor? Minimal teguran tertulis dan penjatuhan sanksi administrasi. Terbilang hukuman yang ringan. Namun, andaikan sampai terjadi pencoretan caleg, dia menegaskan akan tunduk pada putusan persidangan.

"Yang penting, kasus ini dijadikan pelajaran bagi peserta pemilu lainnya di HST. Lebih-lebih bagi para terlapor," tukas Ahsani.

Kelima terlapor itu yakni Aulia Oktafiandi dan Saiful Rasyid, pasangan caleg DPR RI dari partai Gerindra. Lalu Rizki Niraz Anggaraini, caleg DPRD Kalsel dari partai Hanura.

Kemudian, Khairul Fatarujali dan Muhammad Luthfi Rakhman. Keduanya merupakan anggota timses para caleg. Sebagai penanggungjawab acara lapangan. Kebetulan, kelima terlapor masih tercatat sebagai warga Kecamatan Barabai.

Siang itu, hanya Luthfi yang hadir memenuhi panggilan Bawaslu. Terlapor lainnya mangkir karena berbagai alasan.

"Ada yang sedang berada di Jakarta. Ada yang tak bisa meninggalkan pekerjaannya. Adapula yang masih dalam perjalanan menuju Banjarmasin," kata Luthfi.

Kuasa hukum Lufthi adalah Abdul Aziz dari Kantor Pengacara Lenny Wellyhani. Aziz meminta sidang diskors selama tiga hari. Alasannya, dia belum mempelajari kasus itu dengan cermat.

"Kebetulan, baru hari ini dilimpahkan kepada kami. Saya baru membaca sepintas. Sementara dugaannya banyak sekali. Kami perlu waktu untuk menyusun jawaban tertulis. Kami belum siap," jelas Aziz.

Sidang dipimpin tiga komisioner Bawaslu. Yakni Azhar Ridhani sebagai ketua majelis, serta Nur Kholis Majid dan Aris Mardiono sebagai anggota majelis.

Azhar menyatakan, Bawaslu tak bisa menunggu selama itu. Sidang kemudian diskors hingga Kamis pagi.

Aziz menekankan, sebenarnya baru Luthfi yang menjadikan dirinya sebagai kuasa hukum.

"Namun, tidak menutup kemungkinan empat terlapor lainnya juga ikut bergabung," pungkas Aziz. (fud)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer