BANJARMASIN - Jalan persidangan pelanggaran Pemilu 2019 yang digelar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalsel kian menarik.
Dalam agenda pemeriksaan saksi kemarin (14/2), cecaran pertanyaan dari hakim, pelapor dan terlapor semakin tajam.
Kasus ini terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Laporan awal berkisar pada dugaan pelanggaran administrasi pemilu. Tapi, dugaan itu kian serius. Menjurus pada tindak pidana pemilu.
"Tuntutan kami jelas, pelanggaran administrasi pemilu. Apakah nanti malah mengarah ke tindak pidana pemilu, terserah kepada majelis hakim," ungkap Ketua Bawaslu HST, Muhammad Ahsani yang bertindak sebagai pelapor.
Jika terbukti, dugaan pelanggaran administrasi hanya berupa teguran tertulis dan sanksi administrasi. Sedangkan tindak pidana pemilu bisa mengantarkan peserta pemilu ke penjara.
Kronologinya, pada 18 Januari, dua caleg DPR RI dan satu caleg DPRD Kalsel menggelar kampanye terbatas di Kecamatan Batang Alai Utara. Dalam surat pemberitahuan ke polisi, acara menempati balai pertemuan desa.
Faktanya, acara yang dihadiri 250 warga itu berada di halaman SD Awang Baru. Sekolah jelas merupakan area terlarang untuk kampanye politik. Masalahnya menjadi rumit karena SD itu sudah berbulan-bulan tak dipakai.
Fokus awal Bawaslu HST adalah perpindahan acara tanpa pemberitahuan. Namun, dari pernyataan empat saksi kemarin (dua dari pelapor dan dua dari terlapor), muncul dugaan-dugaan pelanggaran lainnya.
"Masih dipakai atau tidak, dalam pandangan Bawaslu, tetaplah sekolah. Sebuah fasilitas pendidikan. Dan keterangan saksi menguatkannya. Bahwa meski sudah kosong, SD itu tetap tercatat sebagai aset Dinas Pendidikan," beber Ahsani.
Saksi dari kubu pelapor adalah Nurul Huda. Dia anggota Panwascam setempat. Yang berada di lokasi selama acara berlangsung.
"Saya sudah coba menegur. Tapi terkesan tak diindahkan," ujarnya.
Huda mengawasi dari luar halaman sekolah. Dia menyaksikan caleg menunjukkan contoh surat suara. Dari tangan warga, dia juga medapati kartu nama caleg.
"Ada upaya mempromosikan diri. Jadi itu kampanye. Bukan acara silaturahmi biasa," tegasnya.
Kampanye digelar sore hari. Pagi hari, Huda menyaksikan guru dan siswa menggotong papan tulis keluar kelas. Dia mengira sedang ada kegiatan bersih-bersih sekolah.
"Belakangan hari, saya baru mengetahui sekolah itu sudah tak terpakai," imbuhnya.
Anggota majelis hakim, Aries Mardiono mengajukan pertanyaan sederhana. Bolehkah kampanye terbatas di halaman terbuka?
"Jelas dilarang. Harusnya di ruangan tertutup. Silakan cek aturan KPU dan Bawaslu," jawab Huda.
Berbeda dengan kampanye tatap muka, kampanye terbatas tidak boleh digelar di arena terbuka. Harus berada di ruangan tertutup. Dengan batasan massa tertentu. Artinya, potensi dugaan pelanggaran kasus ini bisa saja bertambah.
Saksi berikutnya dari kubu terlapor. Yaitu Kepala Desa Awang Baru, Arpani. Dialah yang dihubungi timses caleg terkait peminjaman balai pertemuan desa.
"Ternyata berpindah ke halaman sekolah. Katanya balainya enggak cukup. Kapasitasnya memang cuma untuk seratus orang," ujarnya.
Diceritakannya, SD Awang Baru berdiri sejak tahun 1985. Bangunannya merupakan aset pemkab. Sementara tanahnya milik warga. Melalui perjanjian pinjam pakai, sekolah itu dibangun.
Pada Oktober 2018, sekolah itu mulai ditinggalkan. Karena jumlah muridnya terlampau sedikit. Guru dan siswa yang tersisa dipindahkan ke sekolah terdekat. Arpani mengetahuinya dari musyawarah bersama komite orang tua murid dan Dinas Pendidikan HST.
"Jadi sekolah itu sudah lama kosong. Tapi betul, saya belum pernah melihat serah terima aset (tanah). Disdik juga menyatakan takkan membongkarnya. Siapa tahu warga desa membutuhkan TK atau PAUD. Jadi bangunan itu bisa kembali dipakai," terangnya.
Arpani menegaskan, pada hari itu dirinya sedang menyadap pohon karet di kebun. Istrinya yang menghadiri undangan timses.
"Setahu saya, satu undangan per satu rumah. Tapi saya tidak datang," pungkasnya.
Lima terlapor itu adalah Aulia Oktafiandi dan Saiful Rasyid, pasangan caleg DPR RI dari Gerindra. Lalu Rizki Niraz Anggaraini, caleg DPRD Kalsel dari Hanura. Kemudian dari timses adalah Khairul Fatarujali dan Muhammad Luthfi Rakhman. Kelimanya tercatat sebagai warga Barabai.
Lagi-lagi para terlapor mangkir dan hanya diwakili kuas hukum. Abdul Aziz dari Kantor Pengacara Lenny Wellyhani. Sebelumnya, Aziz hanya menjadi kuasa hukum atas satu terlapor.
"Sekarang saya menjadi kuasa hukum atas kelima terlapor," tegas Aziz kepada wartawan singkat.
Sidang yang dipimpin komisioner Bawaslu, Azhar Ridhani itu kembali diskorsing. Sidang kembali digelar pada Senin (18/2) pagi dengan agenda pembacaan putusan. (fud/ay/ran)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

