Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Perwakilan Saidi "Diusir" Hakim

a

BANJARMASIN - Lanjutan sidang pelanggaran administrasi pemilu digelar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalsel, kemarin (26/2).


Advertisement

Terlapor Saidi Mansyur kembali mangkir. Wakil Bupati Banjar itu hanya diwakili kader partai. Naas, sang perwakilan malah "diusir" hakim.

Saidi dilaporkan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan DPD Nasdem Banjar. Atas dugaan pelanggaran administrasi pemilu di Desa Pindahan Baru Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar pada 1 Februari lalu. Ini merupakan sidang kedua dengan agenda pemeriksaan bukti dan saksi.

Dalam sidang pertama, Kamis (21/2), Saidi juga tak tampak. Tapi kali ini ia diwakili Ridwan Hakim, Anggota Dewan Pertimbangan DPW Nasdem Kalsel. Kebetulan, ketua dewan adalah ayah Saidi sendiri, yakni H Mansur.

Advertisement

Mengenakan kemeja putih lengan panjang, Ridwan datang terlambat. Memasuki ruang sidang, sekonyong-konyong ia duduk di meja terlapor. Ketua majelis hakim, Azhar Ridhani pun bingung. "Maaf, Anda siapa?" tegurnya.

Dengan percaya diri Ridwan menjawab, "Lho, Pak Aries kan mengenal saya?" Yang dia maksud adalah Aries Mardiono, anggota majelis hakim yang juga Komisioner Bawaslu Kalsel.

Tanpa basa-basi, hakim meminta Ridwan berpindah duduk ke belakang. Bersama staf Bawaslu dan awak media yang sedang menyimak alur persidangan. Ridwan menolak. Dia memilih keluar dan menyalakan rokok.

Advertisement

"Ban mobil saya tadi bocor di pal 9 (Jalan Ahmad Yani kilometer 9). Makanya telat. Kalau surat kuasa perwakilan dari Saidi, ada kok di mobil. Lupa dibawa tadi," jelasnya kepada Radar Banjarmasin.

Diceritakannya, Saidi sedang ada kesibukan di pemkab. "Saidi tidak menitipkan pesan khusus. Saya cuma diminta mewakili, mendengarkan dan melaporkan," imbuhnya.

Atas insiden kecil yang memalukan itu, Ridwan memilih santai. "Lagian sidang sudah mau diskors. Salah paham saja. Saya mengira kawan di sini sudah menyerahkan surat kuasa itu kepada hakim," tukasnya.

Saidi tak sendirian. Terlapor lain, Ketua DPW Nasdem Kalsel, Guntur Prawira juga hanya diwakili pengurus partai. Namanya Muhammad Haris. Meskipun cuma mewakili, Haris terbilang berani. Berkali-kali ia menginterupsi persidangan.

Dia tak senang dengan tiga saksi yang dihadirkan Bawaslu Banjar. "Penemunya adalah Bawaslu. Mengapa saksinya Panwascam? Masih sama-sama satu lembaga. Mestinya, saksi didatangkan dari masyarakat setempat," cecarnya.

Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Banjar, Muhammad Syahrial Fitri mengaku bisa memahami kegelisahan terlapor.

"Mereka khawatir terjadi konflik kepentingan. Tapi ingat, tak gampang mendatangkan warga sebagai saksi. Apalagi terlapornya sekelas kepala daerah," ujarnya.

Dia juga menekankan, pengertian saksi adalah yang mendengar dan melihat langsung. Berada persis di tempat kejadian. Dan Panwascam memenuhi syarat itu.

Kali ini, Syahrial coba mematahkan pernyataan terlapor dalam sidang sebelumnya. Bahwa panitia mencueki teguran Panwascam lantaran penampilannya tak meyakinkan.

"Nah, tadi ada foto di lokasi. Tampak jelas, Panwascam mengenakan kartu tanda pengenal. Surat tugas juga dibawa. Jadi tudingan itu tak benar," tegasnya.

Saksi pertama adalah Ketua Panwascam Beruntung Baru, Syahrani. Dialah yang menggeser lokasi acara dari halaman Masjid Nurul Ishlah ke halaman rumah warga.

"Semula saya mengira itu safari Jumat biasa. Acara rutin pak wabup. Ternyata seusai makan siang malah ada acara partai," ujarnya.

Syahrani menyaksikan bendera partai dan spanduk caleg terpasang. Banyak warga yang terpaksa berdiri karena tak kebagian kursi. Saidi sempat memberi sambutan, tapi cuma berisi hal-hal umum. Pidato Guntur lah yang membuatnya waspada. "

Pak Guntur mengenalkan caleg-calegnya," kisahnya.

Karena lebih mirip kampanye, Syahrani menuntut Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP). Dokumen wajib yang harus dimiliki panitia. Sesuai Peraturan KPU No 23 Tahun 2018.

Surat pemberitahuan malah muncul pada 13 Februari. Atau 12 hari setelah kejadian.

"Saya pun memperolehnya melalui WhatsApp dari kapolsek. Cuma surat pemberitahuan biasa, bukan STTP," tukas Syahrani.

Keterangannya diperkuat hasil penelusuran Bawaslu Banjar. Mengingat acara digelar pengurus partai wilayah provinsi, STTP mestinya diterbitkan Polda Kalsel. Dari keterangan Polres Banjar, sampai sekarang, STTP itu tak pernah diurus.

Meski tersudut, kubu terlapor tak mendatangkan seorang saksi pun. Ketua DPD Nasdem Banjar, Akhmad Rizani Anshari yang juga berstatus terlapor, tak melihat manfaat dari langkah tersebut.

"Kami bahkan tak menyewa pengacara. Lalu mau mendatangkan saksi, buat apa coba," tukasnya.

Rizani kukuh pada pendapatnya. Acara itu terselenggara berkat undangan warga.

"Kami diundang dan kami datang. Intinya, kami sedang dikoreksi Bawaslu. Namanya saja partai baru. Jangan bandingkan dengan partai besar dan berpengalaman," pungkasnya.

Masih ada dua kali sidang. Berikutnya dengan agenda pembacaan kesimpulan penemu dan terlapor. Dan sidang keempat untuk pembacaan putusan majelis hakim yang dijadwalkan awal pekan depan. (fud/by/ran)

Advertisement
Editor : aqsha-Aqsha Radar Banjarmasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer