
BALIKPAPAN-Caleg PKS, Ali Mansur divonis sebulan penjara dan denda Rp 5 juta karena terbukti kampanye di tempat ibadah saat sidang di PN Balikpapan pada Senin (4/3) kemarin. Menanggapi hal itu, Ketua Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Balikpapan, Wamustofa Hamzah menyatakan akan melakukan pembahasan terkait putusan tersebut.
“Hukum harus ditegakkan dan berlaku bagi semua, tanpa terkecuali. Meskipun majelis hakim telah memvonis terdakwa sesuai dengan tuntutan jaksa. Kami masih harus melakukan pembahasan kembali bersama dengan unsur gakkumdu lainnya tentang sikap kami atas putusan tersebut,” ujarnya kepada kepada wartawan, Selasa (3/5) sore.
Dijelaskannya, meskipun masih ada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh JPU atau terlapor, setidaknya dengan adanya putusan tersebut, sudah dapat menjadi peringatan atau pelajaran. Peserta pemilu agar tidak melakukan pelangaran terhadap aturan kepemiluan yang telah tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
“Dengan kejadian ini, sudah dapat menjadi pelajaran agar tidak melakukan pelanggaran kepemuluan lagi karena sudah ada peraturannya dalam udang-undang,” tegasnya.
Sebelumnya, majelis hakim yang diketuai oleh Bambang Setyo, dan hakim anggota Nugraheni, mengganjar Ali Mansur yang merupakan calon legislatif (caleg) DPRD Balikpapan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Karena terbukti melakukan pelanggaran kampanye di rumah ibadah, terdakwa pun dihukum satu bulan penjara. "Memutuskan, karena terbukti melakukan pelanggaran, maka terdakwa diputus satu bulan penjara dan denda sebesar Rp 5 juta rupiah," ujar Bambang Setyo.
Setelah membacakan putusan, majelis hakim kembali mempertegas bahwa hukuman yang mereka jatuhkan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya. Hanya saja bedanya, terdakwa tidak dilakukan penahanan dan membayar denda yang disebutkan. "Jadi selama dua bulan percobaan, terdakwa tidak diperbolehkan melakukan tindak pidana," tambahnya.
Sementara penasehat hukum terdakwa, Bahyat Talhouni T SH MHum menyatakan pikir-pikir dulu terkait putusan majelis hakim. "Kami pikir-pikir dulu, sesuai waktu yang diberikan majelis hakim selama tagi hari. Nanti akan kami sampaikan hal yang akan dilakukan,” kata Bahyat.
“Meskipun sebenarnya, putusan hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan seperti adanya kebohongan yang disampaikan panwas kelurahan. Kami telah menyerahkan audio dalam acara itu, yang berisikan pak Ali Mansur tidak ada menyebutkan dia dari partai mana, tapi Gus Nur yang menyebutkan,” papar dia.
“Kemudian kami akan melaporkan panwas kelurahan ke DKPP. Dan bakal melaporkan pidana murni lantaran memberikan keterangan palsu. Akan kami proses hukum, jadi nantinya bisa dijadikan sebagai pelajaran ke depannya,” sambung dia. (m4/yud)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

