Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Masyarakat Adat Dayak Kab Tapin Tunggu Ganti Rugi Sampai Agustus

m

RANTAU - Akhirnya hati masyarakat Desa Pipitak Jaya dan Desa Harakit Kecamatan Piani luluh, karena sudah mendengar kejelasan ganti rugi tanah pembangunan bendungan di sana.


Advertisement

Dikatakan Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Tapin, Karliansyah setelah musyawarah tadi dan masyarakat melihat nilai dan luasan lahan yang akan diganti rugi, pihaknya akan bersabar menunggu.

"Dengan ini otomatis kami juga memberikan kelonggaran pengerjaan bendungan itu bisa kembali normal tanpa kami tutup lagi," katanya, Kamis (9/5) sesudah musyawarah penetapan uang ganti rugi pengadaan tanah pembangunan bendungan yang merupakan proyek strategis nasional (PSN), di Aula Kabinet Kantor Bupati Tapin.

Namun, apabila sampai bulan Agustus atau sesuai dengan hasil rapat sebelumnya tidak bisa dibayar juga, masyarakat akan kembali menutup pengerjaan bendungan.

Advertisement

"Memang kami meminta sebelum lebaran ini bisa dibayar, tetapi kalau masih proses, batas waktunya hanya sampai Agustus," kata Karliansyah.

Dijelaskan, alasan masyarakat ingin segera minta ganti rugi tahap ketiga, karena untuk pengerjaan bendungan sudah mencapai 50 persen, sedangkan untuk ganti rugi belum setengahnya lagi.

"Dari 623 hektare lahan yang terdampak, baik itu milik masyarakat atau publik, baru 287 hektare yang sudah dibayar," katanya, yang memberitahukan bahwa masyarakat hanya ingin keseimbangan antara pengerjaan bendungan dengan ganti rugi.

Advertisement

Asisten Pemerintah dan Kesra Setda Tapin, M Yunus memberitahukan bahwa pemerintah daerah akan mengawal proses ganti rugi ini dan rencananya setelah ini pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) akan membawa ke Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

"Kita akan mendorong agar proses ini bisa dipercepat," katanya, sambil meminta kepada masyarakat agar penutupan yang sebelumnya dilakukan harap bisa dibuka kembali.

Sementara itu pihak SNVT PembangunanBendungan BWS Kalimantan II mengatakan setelah musyawarah dan masyarakat sudah melakukan tanda tangan untuk persetujuan ganti rugi.

Adapun dalam pertemuan ini diadakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tapin yang dihadiri ratusan masyarakat Desa Pipitak Jaya dan Desa Harakit yang lahannya terkena proyek pembangunan bendungan.

Pertemuan juga dihadiri Dandim 1010 Rantau, Letkol Inf Rio Neswan, Kepala BPN Tapin, Syamsu Wijana, Kasat Intelkam Polres Tapin, AKP Shodiq, Camat Piani dan masyarakat.

Pertemuan ini juga salah satu tindak lanjut pertemuan yang dilakukan pada Senin 29 April tadi, ketika itu masyarakat walk out dari rapat karena belum menerima kejelasan hasil pemantauan ganti rugi.

Pembangunan bendungan di Tapin sendiri masuk dalam proyek strategis nasional (PSN) Kementerian PUPR. Sekarang, pembangunan sudah hampir selesai. Proyek ini dimulai sejak 2015 lalu dan dan ditargetkan rampung pada akhir tahun 2018.

Bendungan tersebut akan menenggelamkan dua desa yang ada di Kecamatan Piani Kabupaten Tapin, yakni Desa Pipitak Jaya dan Desa Harakit. (dly/ema) 

Advertisement
Editor : miminradar-Radar Banjarmasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer