Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Perihal Pemecatan PNS Korup, Kalsel Belum Terima Surat Teguran untuk Kepala Daerah

m

BANJARMASIN - Pemerintah pusat akhirnya menjatuhkan sanksi kepada kepala daerah yang belum melaksanakan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap pegawai negeri sipil (PNS) yang terlibat kasus korupsi. Total 103 kepala daerah mendapat sanksi tahap pertama berupa teguran tertulis.


Advertisement

Informasi tersebut disampaikan Pelaksana Tugas Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, Rabu (3/7) tadi. "Per 1 Juli sudah diberikan teguran tertulis oleh Pak Mendagri (menteri dalam negeri) kepada kepala daerah,” katanya.

Seratus lebih kepala daerah yang diberi teguran berasal dari semua level pemerintahan. Perinciannya, 11 gubernur, 12 wali kota, dan 80 bupati. Sebagaimana ketentuan UU ASN, kepala daerah merupakan pejabat pembina kepegawaian (PPK) yang bertanggung jawab atas PNS di wilayah masing-masing.

Ironisnya, dari sebelas gubernur yang diberi sanksi, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor ternyata termasuk di dalamnya. Bersama, Gubernur Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Riau, Banten, Kalimantan Timur, Papua, dan Papua Barat.

Advertisement

Sedangkan di level bupati/walikota, yang mendapat sanksi tersebar di banyak daerah. Hanya saja, untuk wilayah Kalsel tidak ada satu pun kepala daerah di tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan sanksi.

Saat dikonfirmasi perihal surat teguran tertulis untuk Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, Sekdaprov Kalsel Abdul Haris yang kini juga menjabat sebagai Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel mengaku, mereka belum menerimanya. "Sampai sekarang, kami tidak ada menerima surat teguran tertulis untuk Pak Gubernur," ucapnya.

Disinggung, apakah masih ada PNS terlibat korupsi yang belum diberhentikan. Dia mengakui ada dua PNS yang tersandung kasus korupsi belum dilakukan PTDH. Sebab, untuk melakukannya pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat. "Kami sudah dua kali menyurati Kemenpan RB, Kemendagri dan BKN. Tapi, sampai sekarang tidak ada balasan," ujarnya.

Advertisement

Kenapa harus menunggu arahan dari pemerintah pusat? Abdul Haris menjelaskan, dua PNS yang belum diberhentikan tersebut salah satunya masih menunggu kasusnya inkrah di MA. Sebab, yang bersangkutan mengajukan kasasi.

"Kami tidak bisa langsung memberhentikan orang yang kasusnya belum berkekuatan hukum tetap. Nah, ini kami tanyakan ke Menpan RB melalui surat yang sudah kami kirim. Langkah apa yang seharusnya kami lakukan. Tapi, kami belum mendapatkan jawabannya," jelasnya.

Selain kasusnya belum inkrah, dia mengungkapkan, pegawai yang kini menjabat sebagai guru di salah satu SMA di Banjarmasin tersebut juga sudah masuk Batas Usia Pensiun (BUP). "Tahun ini mungkin dia sudah pensiun. Apa mungkin dia diberhentikan? Petunjuk ini yang juga masih kami tunggu dari pusat," ungkapnya.

Sementara itu, untuk PNS koruptor yang kedua, dia menuturkan yang bersangkutan sebelumnya pernah dipecat dengan tidak hormat. Namun, yang bersangkutan melawan dengan menggugat di PTUN dan menang. "Berdasarkan putusan PTUN, dia dikembalikan lagi sebagai PNS," ungkapnya.

Sayangnya, saat pegawai yang kini juga menjabat sebagai guru di salah satu SMAN di Banjarmasin tersebut menang di PTUN, pemprov ternyata tidak melakukan banding. Sehingga putusan PTUN dianggap sudah inkrah. "Persoalan ini juga kami tanyakan ke pusat, melalui dua surat yang sudah kami kirim itu. Langkah apa yang seharusnya kami lakukan. Tapi, sampai sekarang tidak ada balasan," beber Abdul Haris.

Kalau saja sudah ada arahan dari Kemenpan RB, dia memastikan persoalan masih adanya pegawai tersandung korupsi yang belum diberhentikan sudah dapat terselesaikan. "Buktinya, untuk PNS lain yang korupsi sudah kami berhentikan semua," ujarnya.

Dia mengungkapkan, semenjak ada arahan dari Kemenpan RB untuk melaksanakan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap PNS yang terlibat kasus korupsi. BKD Kalsel sudah memecat 9 pegawai. "Ada 11 pegawai yang tersandung korupsi. Pada akhir 2018 tiga orang diberhentikan, lalu tahun ini enam. Yang dua kami masih menunggu arahan dari pusat," ungkapnya.

Mengenai kabar adanya surat teguran untuk Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, dia menyampaikan bahwa BKD Kalsel akan melaporkannya ke orang nomor satu di Banua tersebut. "Kami laporkan ke Pak Gubernur dulu, untuk meminta arahan. Tapi yang jelas sampai saat ini belum ada surat teguran yang kami terima," pungkasnya. (ris/ran/ema)

Advertisement
Editor : miminradar-Radar Banjarmasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer