
BANJARMASIN - Mewabahnya virus corona atau Covid-19 benar-benar sudah membuat babak belur dunia usaha. Bagaimana tidak, hingga 14 April 2020 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalsel mencatat sudah ada 34 perusahaan di Banua yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para karyawannya untuk mengurangi biaya operasional.
Kepala Disnakertrans Kalsel, Siswansyah mengatakan, dari 34 perusahaan tersebut tercatat ada 399 karyawan yang terkena PHK. "Selain itu, ada 2.169 karyawan yang sudah dirumahkan," katanya kepada Radar Banjarmasin, kemarin.
Dia mengungkapkan, jumlah itu kemungkinan masih akan terus bertambah. Pasalnya, pandemi Covid-19 masih belum teratasi. "Mungkin ada juga perusahaan yang belum melapor ke kami. Jadi bisa jadi tenaga kerja yang dirumahkan menembus angka 20 ribu orang," ungkapnya.
Disampaikan Siswansyah, perusahaan yang mem-PHK dan merumahkan karyawannya paling banyak berada di sektor perhotelan dan jasa bongkar muat barang di pelabuhan.
"Karena selama corona mewabah, okupansi hotel sangat jauh menurun. Begitu juga bongkar muat barang, saat ini sangat sedikit barang yang datang di pelabuhan. Mau tidak mau mereka melakukan pengurangan karyawan," ucapnya.
Melihat fenomena tersebut, dia menuturkan bahwa Pemprov Kalsel sudah mendata para pekerja yang terdampak terhadap pandemi virus corona untuk diberi stimulan. "Tercatat ada 9 ribu pekerja yang terdampak dan akan diberi stimulan setiap bulan," tuturnya.
Lanjutnya, stimulan yang diberikan sendiri ialah berupa paket bahan pokok senilai Rp200 ribu. "Rencana mulai akhir April ini mulai dibagikan, hingga tiga bulan ke depan," beber Siswansyah.
Banyak perusahaan yang mem-PHK karyawannya tentu bakal menambah angka pengangguran di Kalsel. Namun, saat dikonfirmasi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel Diah Utami menyampaikan bahwa pihaknya masih memproses datanya. "Data terakhir yang sudah ada yakni angka pengangguran pada Agustus 2019," bebernya.
Dia memaparkan, pada periode Agustus 2019 tersebut jumlah pengangguran di Banua tercatat 91,73 ribu orang. "Ada penurunan sebesar 6,55 ribu orang, dibandingkan Agustus 2018," paparnya.
Sementara itu, minimnya pendapatan lantaran anjloknya tingkat okupansi sepanjang pandemi virus corona, membuat sejumlah hotel di Banua mengurangi biaya operasional. Bahkan, beberapa diantaranya sampai harus merumahkan karyawannya agar pengeluaran dapat ditekan.
Badan Pengurus Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kalimantan Selatan mencatat, kemarin (15/4) sudah ada sekitar 1.438 karyawan hotel yang dirumahkan. "Karyawan yang dirumahkan ini tidak lagi dibayar," kata Sekretaris BPD PHRI Kalsel, Fahmi.
Namun, dia mengaku belum menerima laporan ada hotel yang mem-PHK karyawannya. "Sementara belum ada (laporan yang mem-PHK). Rata-rata banyak yang memilih merumahkan karyawan," ujarnya.
Dia membeberkan, hotel-hotel memilih merumahkan sebagian karyawannya lantaran butuh banyak biaya dalam operasional. "Minimal hotel harus terisi 40 persen okupansi baru biaya operasional bisa tertutup. Sekarang rata-rata okupansi di bawah itu," ungkapnya.
Selain banyak karyawan yang dirumahkan, Fahmi menuturkan bahwa jumlah hotel yang memilih tutup juga terus bertambah. Dikarenakan tingkat huniannya yang turun drastis. "Bahkan ada yang tingkat huniannya nol persen. Hal itu tentu membuat hotel kekurangan biaya operasional," tuturnya.
Berdasarkan informasi yang mereka himpun, sampai saat ini sudah ada 12 hotel yang tutup. Dari total 89 hotel anggota PHRI Kalsel. "Paling banyak tutup, hotel non bintang dan hotel bintang 3. Masing-masing ada 4 hotel yang tutup. Sisanya, hotel bintang 2 dan 4," pungkas Fahmi.
Sementara itu, Pengamat Ekonomi dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Syahrituah Siregar menyampaikan, banyaknya angka PHK lantaran pandemi virus corona harus segera diantisipasi pemerintah. Pasalnya, kalau tidak bakal terjadi bahaya sosial ekonomi.
"Di mana akan banyak orang kelaparan dan angka kriminalitas meningkat, apabila banyak PHK tapi tidak ada sumber pekerjaan baru. Mudah-mudahan itu tidak sampai terjadi," katanya kepada Radar Banjarmasin, kemarin.
Menurutnya, agar hal itu tidak terjadi pemerintah bersama pihak terkait harus punya solusi. Salah satunya ialah menyediakan sumber penerimaan dan pekerjaan baru untuk para karyawan yang kena PHK.
"Perlu ada jaring pengaman sosial, proyek padat karya infrastruktur pedesaan dan jalur inovasi bisnis di masa physical distancing untuk menjadi sumber penerimaan dan pekerjaan baru," ujarnya.
Selain itu, dia menjelaskan, semua pemegang kebijakan. Baik pebisnis maupun pemerintah juga harus mulai berhitung ketahanan finansialnya, untuk melihat bisa bertahan berapa lama.
"Cari juga jalur-jalur bisnis terbuka di saat ini, apa yang semakin dibutuhkan orang ketika lama di kantor dan di rumah. Dengan kontak hanya via online," pungkasnya. (ris/ay/ran)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

