Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Update Kasus Diananta: Pemindahan Persidangan adalah Kriminalisasi

m
SAVE JOURNALIST: Diananta Putra Sumedi ketika dijenguk beberapa waktu yang lalu.
SAVE JOURNALIST: Diananta Putra Sumedi ketika dijenguk beberapa waktu yang lalu.

BANJARMASIN - Komite Keselamatan Jurnalis menyesalkan pemindahan persidangan Diananta Putra Sumedi ke Pengadilan Negeri Kotabaru. Padahal, kasusnya terjadi di Banjarmasin, Diananta juga tercatat sebagai warga Kabupaten Banjar.


Advertisement

Dari laman resmi PN, pemindahan persidangan mengacu pada tempat tinggal, tempat ia ditemukan atau ditahan, atau karena faktor kedekatan para saksi.

Ketua komite, Samito Madrim mengatakan, tidak satu pun alasan pelimpahan yang memenuhi kriteria di atas. "Jadi tidak berdasar," ujarnya.

Sebelumnya, setelah berkas kasus Diananta dinyatakan P21, LBH Pers dan YLBHI menyurati Mahkamah Agung pada 29 Mei lalu. Isinya, jika terlanjur ditetapkan di Kotabaru, MA diminta membatalkan.

Advertisement

"Locus dan tempus delicti peristiwa yang dituduhkan berada di Banjarmasin. Dalam hal ini wawancara, menulis dan menayangkan berita," jelasnya.

Kasus ini berawal dari berita yang ditayangkan Banjarhits (partner Kumparan) pada 8 November 2019. Judulnya, "Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel".

Kasus ini sengketa jurnalistik murni. Menjadi aneh ketika diseret ke ranah pidana. Lagi pula, Dewan Pers sudah menyatakan, sengketa cukup diselesaikan dengan Hak Jawab.

Advertisement

"Diananta berhak untuk diadili secara fair. Memilih bantuan hukum sendiri. Pelimpahan kewenangan ke Kotabaru akan membuat hak-hak tersebut tidak dapat dipenuhi," ulas Samito.

Sebab, kuasa hukum Diananta berkantor di Banjarmasin, sebagian lagi di Jakarta. Saksi-saksi yang meringankan juga tinggal di sini. Jarak tempuh perjalanan antara Banjarmasin dan Kotabaru sampai delapan jam.

"Diananta juga kesulitan bertemu dengan keluarga," tambahnya. "Kami menduga, pelimpahan ini sengaja untuk menjauhkan kasus ini dari pantauan publik," kecamnya.

Apalagi ada pengalaman buruk. Pada tahun 2018, seorang wartawan bernama M Yusuf meninggal di dalam lapas Kotabaru. Yusuf juga diadukan Jhonlin Group karena perkara berita.

"Maka kami mendesak MA untuk membatalkan penetapan (pelimpahan)," pungkasnya. (fud/ema)

Advertisement
Editor : miminradar-Radar Banjarmasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer