
BANJARMASIN - Solidaritas untuk jurnalis Diananta Putra Sumedi terus mengalir. Belasan aktivis dan wartawan berbagai media menggelar aksi diam di Jalan Pangeran Samudera, kemarin (8/6) siang.
Membentang spanduk dengan potret Pemimpin Redaksi Banjarhits tersebut. Dengan pesan yang lugas, "Bebaskan Diananta".
Aksi diam ini sebagai simbol telah terjadi pembungkaman jurnalisme. Aksi serupa juga dilakukan masyarakat adat, aktivis dan wartawan di Kabupaten Kotabaru, tempat Diananta ditahan dan disidang.
Ketua Tim Kampanye Koalisi Masyarakat Adat dan Kebebasan Pers, Fariz Fadillah mengatakan, dasar aksi ini bukan semata karena dorongan profesi. Tapi juga karena dorongan rasa kemanusiaan.
"Kami ingin Diananta segera dibebaskan. Dia bukan pelaku kejahatan atau pelaku kejahatan tingkat tinggi (extraordinary crime). Dia bukan koruptor," beber Fariz.
Persoalan yang menyeret Diananta murni persoalan kerja jurnalistik dan sudah kelar di meja Dewan Pers. Bukan di meja penyidik kepolisian.
Atas dasar itu, pihaknya meminta (dengan bersandar pada Undang-Undang Pers 1999) bahwa segala penuntutan terhadap Diananta pun harus dihentikan.
"Atas nama kemanusiaan, kami meminta Bung Nanta segera dibebaskan. Karena dia kepala rumah tangga yang harus menafkahi istri dan anaknya," tegasnya.
Menyegarkan ingatan, kasus ini berawal dari tulisan berjudul "Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu Ke Polda" yang diunggah media online banjarhits.id (media partner Kumparan) pada November 2019. Pemberitaan itu dinilai menyentil sentimen kesukuan.
Sengketa pemberitaan itu sudah diselesaikan Dewan Pers. Dari rekomendasi Dewan Pers yang terbit 5 Februari lalu, pihak teradu cukup menulis hak jawab.
Namun, penyidik Polda Kalsel tetap memproses kasus tersebut. Padahal antara Polri dan Dewan Pers, sudah menyepakati nota kesepahaman dalam kerangka penanganan sengketa pers sejak 2017 lalu. Dewan Pers menjadi lembaga yang berwenang menangani sengketa pemberitaan, bukan kepolisian.
Polisi bahkan tak bergeming ketika puluhan wartawan Kalsel mengajukan penangguhan penahanan Diananta. Hingga kemarin (8/6), Diananta pun menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Kotabaru.
Sementara itu, Direktur Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) Kalsel, Kisworo Dwi Cahyo juga mengecam hal yang menimpa Diananta. Menurutnya, selain bentuk kriminalisasi, persoalan yang menimpa Diananta juga dipandangnya mencederai demokrasi. "Ini bisa menjadi preseden buruk ke depan," ucapnya.
Lelaki yang akrab disapa Cak Kis ini juga mendesak Polda Kalsel untuk mengusut indikasi konflik agraria yang menjadi bahan dalam berita tersebut.
Dia kembali menegaskan, agar Polda Kalsel menghormati prinsip kebebasan pers. "Kami juga mendesak agar presiden, Komnas HAM, Kapolri, Kapolda Kalsel dan Gubernur Kalsel berkomitmen serius dalam menjamin kebebasan pers dan keselamatan rakyat," tegasnya. (war/fud/ema)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

