Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Hakim Tolak Pembelaan Pengacara Kasus Pewarta Banjarhits

m
SAVE JOURNALIST: Eks pemred Banjarhits, Diananta Putra Sumedi didampingi pengacaranya, Bujino A Salan SH seusai menjalani pemeriksaan di Ditreskrimsus Polda Kalsel, beberapa waktu yang lalu.
SAVE JOURNALIST: Eks pemred Banjarhits, Diananta Putra Sumedi didampingi pengacaranya, Bujino A Salan SH seusai menjalani pemeriksaan di Ditreskrimsus Polda Kalsel, beberapa waktu yang lalu.

KOTABARU - Hakim pada persidangan kasus pewarta Diananta Putra Sumedi menolak semua pembelaan pengacara, Rabu (24/6) kemarin. Termasuk MoU Dewan Pers dan Pori bahwa sengketa pers cukup diselesaikan di dewan, tidak masuk ranah hukum.


Advertisement

Saat itu ada tiga hakim. Diketuai Hakim Meir Elisabeth Batara Randa. "Wartawan pun tidak kebal hukum," kata hakim menolak pembelaan pengacara.

Sidang lanjutan dengan menghadirkan saksi-saksi akan dilanjutkan pada 1 Juli mendatang. Sidang ini rencananya tidak lagi digelar via aplikasi Zoom tapi semua yang berperkara hadir dalam ruangan. "Jadi nanti jangan lupa pakai masker. Sebelum masuk ruangan persidangan harus cuci tangan, dan bawa hand sanitizer," kata Meir.

Pengacara Bujino A Salan kepada wartawan menegaskan, pihaknya nanti akan menghadirkan saksi-saksi yang menguatkan kliennya. "Kita lihat saja nanti fakta di persidangan," ujarnya.

Advertisement

Di penghujung sidang, Nanta sempat meminta izin kepada hakim. Agar dirinya bisa berkoordinasi dengan pengacara. Meir mengatakan, itu bisa dilakukan melalui sistem besuk tahanan.

Nanta yang dikenal dengan rambut gondrongnya, saat itu terlihat berbeda. Kepalanya plontos. Memakai rompi orange. Jurnalis dari beberapa daerah di Kalsel ikut menyaksikan sidang itu. Mereka meminta Nanta dibebaskan.

Sidang Diananta kemarin merupakan sidang yang ke tiga. Pada sidang sebelumnya, Bujino menyoal beberapa hal. Di antaranya, ia mengingatkan ada MoU Polri dan Dewan Pers. Bahwa jika ada sengketa pers harus dibawa ke dewan.

Advertisement

Ia juga meminta hakim melihat fakta. Bahwa dewan pers sudah membuat rekomendasi. Yaitu, media online Banjar Hits di bawah naungan Kumparan harus membuat hak jawab serta mencabut berita diduga bermuatan SARA. Ke dua hal itu sudah dilakukan. Namun Diananta tetap dibawa ke meja hijau.

Bujino juga menyoal lokasi pengadilan di Kotabaru. Menurutnya, perkara Diananta harusnya digelar di Banjarmasin. Karena saat Nanta (sapaan akrabnya) menulis berita, berada di Banjarmasin.

Seperti telah diberitakan, Nanta berurusan dengan hukum ketika beritanya berjudul "Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel" dilaporkan Ketua Umat Kaharingan Indonesia, Sukirman dengan dugaan UU ITE. Sukirman beralasan berita Nanta memuat provokasi dua etnis.

Masalah ini sebenarnya sudah ditangani Dewan Pers. Keluar keputusan dari dewan bahwa Banjarhits di bawah naungan Kumparan telah melanggar kode etik. Solusinya, Dewan Pers merekomendasikan hak jawab kepada Sukirman Cs. Hak jawab dimaksud sudah dimuat di Banjarhits.

Walau begitu, laporan Sukirman ke Mapolda Kalsel tetap diproses. Awal Mei tadi Nanta resmi ditetapkan jadi tersangka dengan UU ITE. April Nanta dipindahkan dari tahanan Mapolda ke tahanan Polres Kotabaru. (zal/ran/ema)

Advertisement
Editor : miminradar-Radar Banjarmasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer