Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Baru Tender, Sudah Di-Jaksakan; Pembuktian Kualifikasi Proyek Digelar di Kejaksaan

m
Foto ilustrasi
Foto ilustrasi

KOTABARU - Proses tender lelang proyek jalan Basuang berpagu Rp3,8 Miliar menuai kisruh. Pembuktian kualifikasi berubah di hari terakhir. Semula diagendakan di kantor panitia lelang, mendadak diubah ke kantor kejaksaan.


Advertisement

Salah satu peserta tender mengaku dihubungi via telepon oleh panitia lelang pada pada 11 Juni tadi. Saat mereka dalam perjalanan menuju kantor panitia, mereka dialihkan ke kantor kejaksaan negeri Kotabaru. Ganjilnya, entah bermaksud apa, peserta lelang diminta tidak membawa masuk telepon seluler mereka.

Anggota panitia lelang (Pokja) Wahyu Rofian Noor membenarkan pengalihan tempat itu. Alasannya, undangan kepada peserta salah tulis. Panitia mengaku, terbiasa memakai template lama. "Copas-copas," ujarnya.

Pun begitu, Wahyu mengklaim, saat dihubungi via telepon terkait perubahan tempat itu, peserta lelang tidak keberatan.

Advertisement

Mengapa pembuktian kualifikasi di kantor penegak hukum? Menurut Wahyu, di mana saja proses itu tidak jadi soal. Bahkan di tempat peserta pun boleh. Khusus kasus jalan Basuang, karena ada permintaan pendampingan jaksa oleh Sekda dengan surat nomor 027/372/SETDA.

"Kalau inisiatif (di tempat jaksa) sih gini. Kita kan ada pendampingan dari kejaksaan. Apa-apa yang diminta Pak Sekda, kemudian dilanjutkan oleh dinas terkait. Kalau PU, Ibu Tuti (Sekretaris Dinas PUPR), kalau Kesehatan, Ibu Erna (Plt Kadinkes)," kata Wahyu, Rabu (24/6) tadi di kantornya.

Di hari yang sama, Sekda Said Akhmad membantah jika proses pembuktian kualifikasi di kantor jaksa atas permintaannya. Jelas Sekda, dia hanya meminta pendampingan, agar proses tender berjalan sesuai aturan. "Kalau (soal tempat) itu aku gak tahu," tegasnya.

Advertisement

Pun begitu, ia menyarankan, lokasi proses pembuktian dilakukan di tempat panitia saja. Jaksa dalam hal ini, bisa memantau atau mendampingi. Jika di tempat jaksa, ia khawatir, proses tender di Kotabaru nanti terkesan menakutkan di mata orang luar.

Lantas siapa yang menentukan lokasi proses kualifikasi di kantor jaksa? Sekda meminta wartawan menanyakan langsung ke jaksa. Atau ke pihak yang telah disebutkan Pokja, seperti Sekretaris Dinas PUPR Suprapti Tri Astuti (akrab disapa Tuti).

Kepala Dinas PUPR Maulidiansyah, pada Senin (29/6) tadi membantah, jika instansinya menentukan lokasi itu. Menurutnya, proses itu merupakan wewenang panitia lelang. PUPR hanya pada proses perencanaan, dan proses setelah ada pemenang tender (pelaksanaan pekerjaan).

PUPR katanya hanya meminta pendampingan ke kejaksaan. Ditanya apakah Tuti yang meminta pembuktian di kantor jaksa seperti yang tersirat di keterangan Wahyu, Maulid menegaskan tidak tahu.

Selasa (30/6) kemarin, Tuti sendiri saat ditemui wartawan membantah, jika dirinya yang meminta perubahan lokasi pembuktian kualifikasi ke kantor jaksa. "Gak," ujarnya. Seraya berlalu dengan alasan ada rapat yang harus dia hadiri. "Saya sudah terlambat ini," tambahnya bergegas.

Tidak lama setelah Tuti bertemu wartawan, Wahyu kemudian meralat keterangannya, yang sebelumnya menyebut nama Tuti. Kata Wahyu, dia sebenarnya belum melihat surat pendampingan yang dikirim Dinas PUPR ke kantor jaksa. Apakah itu diteken Kepala Dinas Maulid, Sekretaris Tuti atau pejabat lainnya.

Dikejar lagi siapa yang berinisiatif menentukan lokasi di kantor kejaksaan, Wahyu yang saat itu didampingi Kepala ULP Rahmad Nurdin tidak memberikan jawaban.

Bagaimana tanggapan dengan jaksa sendiri? Kepala Kejaksaan Negeri Kotabaru Haryoko Arie Prabowo kepada awak media menjelaskan, posisi instansi mereka, hanya mendampingi proses tender. Itu katanya diatur dalam undang-undang.

Peserta lelang tidak boleh membawa hape, katanya sudah merupakan aturan di kantor jaksa. Pun begitu, ia mengklaim semua proses di kantornya saat itu, berjalan terbuka dan adil. "Kita izinkan mereka ambil hape, cuma di luar (tidak di dalam ruangan jaksa)," ujarnya.

Lebih jauh Haryoko menjelaskan, tidak diperkenankannya peserta membawa hape, juga karena pernah terjadi. Peserta lelang merekam dengan video kegiatan di dalam ruangan. Ia khawatir, rekaman itu tidak utuh, ketika terpublikasi berpotensi menimbulkan presepsi.

Disinggung pernyataan Sekda agar sebaiknya proses itu dilakukan di kantor panitia supaya tidak menimbulkan kesan negatif, Haryoko mengatakan, dirinya tidak bisa mengatur presepsi orang. Kata Haryoko, jika orang sudah berpikiran negatif duluan, maka presepsi itulah yang akan terbentuk.

Haryoko menambahkan, masyarakat perlu diberi pemahaman. Bahwa hadirnya jaksa dalam pendampingan itu, bukan sebagai bentuk intervensi. "Karena banyak sekali pemahaman di masyarakat. Ketika ada jaksa di situ, atau pembuktiannya di jaksa, dicap atau dinilai sebagai bentuk intervensi. Itu salah besar," bebernya.

Kegiatan pendampingan itu kata Haryoko bisa diibaratkan dengan: mencegah lebih baik daripada mengobati. Maksudnya, mencegah kerugian negara.

Adapun mengenai lokasi pembuktian kualifikasi yang merupakan wewenang Pokja, sebutnya bisa dilakukan di mana saja. Boleh di kantor panitia, di tempat peserta lelang atau di ruangannya.

Sekadar diketahui, proyek pengerasan jalan Basuang pada bulan Mei tayang lelang di LPSE. Ada empat peserta yang ikut tender. Dua peserta bersaing ketat. Namun semua tidak lulus syarat.

Di bulan Juni lelang ke dua dilaksanakan, dengan tambahan spesifikasi syarat baru. Jika sebelumnya syarat sewa kantor hanya dibuktikan biasa saja. Ditambah dengan syarat pembuktian surat sertifikat atau perjanjian sewa, tidak lagi pembuktian dengan kuitansi pasar. Dengan syarat yang spesifikasinya baru ini, akhirnya hanya ada satu peserta yang lolos. (zal/ran/ema)

 

__________
KEGANJILAN LELANG TENDER JALAN BASUANG

 

1) Pada Mei 2020, Tender jalan Basuang berpagu Rp3,8 M tayang di LPSE Kotabaru

 

2) Lelang kemudian batal karena tidak ada peserta lelang yang lulus persyaratan.

 

3) Awal Juni panitia menggelar lelang ulang dengan tambahan spesifik syarat terkait sewa kantor. Tidak lagi cukup dengan kuitansi pasar, tapi harus ada surat sertifikat atau perjanjian sewa.

 

4) Di hari terakhir proses pembuktian kualifikasi, panitia mendadak menelepon peserta lelang mengabarkan tempat pembuktian bukan di kantor panitia seperti tertulis di undangan resmi, tapi di kantor kejaksaan.

 

5) Panitia lelang mengaku, surat undangan itu salah tulis tempat karena memakai sistem copas surat sebelumnya. Panitia beralasan keterlibatan jaksa dalam bentuk pendampingan, sesuai surat Sekda nomor 027/372/SETDA.

 

6) Sekda Said Akhmad membenarkan surat itu. Namun dia tidak pernah meminta tempat pembuktian di kantor jaksa.

 

7) Dalam proses akhir tender tanggal 11 Juni itu, hanya dua kontraktor yang hadir. Satu peserta lolos syarat. Peserta lainnya gugur terbentur syarat spesifikasi baru terkait perjanjian sewa kantor.

 

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer