Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Saksi: Kasus Diananta Tanggung Jawab Kumparan

m
SIDANG JURNALIS: Diananta Putra Sumedi menjalani sidang di PN Kotabaru, baru-baru tadi. Dia jurnalis Banjarmasin yang dijerat UU ITE dengan dugaan berita SARA. Agenda sidang terakhir adalah mendengarkan keterangan saksi meringankan.
SIDANG JURNALIS: Diananta Putra Sumedi menjalani sidang di PN Kotabaru, baru-baru tadi. Dia jurnalis Banjarmasin yang dijerat UU ITE dengan dugaan berita SARA. Agenda sidang terakhir adalah mendengarkan keterangan saksi meringankan.

BANJARMASIN – Kasus hukum Pemimpin Redaksi Banjarhits (partner 1001 Kumparan), Diananta Putra Sumedi, masih bergulir. Karena pagebluk, persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Kotabaru digelar secara virtual.


Advertisement

Dalam sidang lanjutan kemarin, giliran pengacara Diananta, Bujino A Salan menghadirkan saksi. Yakni Wina Armada Sukardi dari Dewan Pers.

Dalam kesaksiannya, Wina menegaskan, kasus ini semestinya tak terjadi kepada Diananta sebagai individu. Karena akun Banjarhits adalah perpanjangan tangan Kumparan.

“Saya melihat pihak kedua (Diananta) hanya perpanjangan tangan pihak pertama. Sehingga tidak bisa melakukan apa-apa tanpa persetujuan pihak pertama, yaitu Kumparan,” kata Wina.

Advertisement

Menurutnya, dalam perjanjian antara Kumparan dan Banjarhits, tidak ada satu pasal pun yang melepas beban pidana jurnalistik pihak pertama untuk ditanggung pihak kedua.

Malah, jika dilihat dari kerangka perjanjian, Diananta sebagai individu hanya pelaksana. Ingat, Diananta mendapat kartu pers dari Kumparan.

Pihak pertama menyadari Diananta bukan pihak yang bisa berdiri sendiri karena tak berbadan hukum dan belum memiliki sertifikat kompetensi.

Advertisement

Sejak awal, Kumparan menyadari mereka bekerja dengan individu. “Jadi konsekuensinya ada di Kumparan. Diananta adalah afiliasi dan representatif dari Kumparan,” jelasnya.

Diingatkannya, dalam Undang-Undang Pers No 40 Tahun 1999 harus ada penanggungjawab. “Siapa pun yang membuat kesalahan di bidang redaksional, apakah itu reporter, penyiar atau redaktur, maka yang bertanggungjawab adalah perusahaan pers,” tegasnya.

Dalam amatannya, mengacu UU Pers, tak boleh ada pengalihan tanggung jawab. Kumparan harus menyadari bahwa pihak kedua bukan entitas sama yang sederajat.

“Maka Kumparan yang bertanggung jawab terhadap segala akibat yang muncul dari pemberitaan,” pungkas Wina. (gmp/fud/ema)

Advertisement
Editor : miminradar-Radar Banjarmasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer