
KOTABARU - Pengacara Despianoor Wardani Janif Zulfiqar meyakini hakim akan kembali membebaskan kliennya dari dakwaan jaksa penuntut umum. Dia melihat materi dan dakwaan yang diajukan jaksa sudah dibatalkan oleh hakim di putusan sela sidang sebelumnya.
"Jaksa tidak memakai pasal baru atau materi baru. Masih soal UU ITE. Dan itu sudah batal demi hukum sesuai hasil putusan sebelumnya," ujar Janif dalam sesi jumpa pers, usai sidang, Senin (21/9) sore kemarin.
Lanjutnya, dalam KUHAP jelas diatur, terkait perubahan dakwaan. Salah satu poin pentingnya adalah, dakwaan harus benar-benar diubah atau dalam kata lain disempurnakan.
"Misalnya, jaksa awalnya mengenakan pasal pembunuhan biasa menjadi pembunuhan berencana," terangnya.
Sedangkan untuk kasus Despianoor, menurut Janif jaksa tidak melakukan penyempurnaan itu. Masih tetap memakai pasal 45 A UU ITE. Dalam persidangan, saat membacakan eksepsi, Janif menyebut dakwan jaksa penuntut umum tidak cermat.
Alasan bahwa, di awal jaksa penuntut umum hanya teledor karena menyertakan pasal 155 KUHP yang telah dicabut oleh MK, menurutnya tidak bisa dijadikan alasan. "Karena di awal jaksa sudah memasukkan pasal 45 UU ITE sebagai dakwaan pertama. Sedangkan 155 itu cuma dakwaan alternatif," terangnya.
Sekadar diketahui, sidang Despianoor sekali ini berbeda dengan sidang sebelumnya. Pemuda yang sebelumnya bekerja sebagai tenaga honorer di SD LB Kotabaru itu, harus menjalani persidangan secara online. Sidang model baru ini sendiri mendapat keluhan.
"Pertama tidak on time. Kami sebelum jam 09.00 Wita sudah menunggu di sana, serting alat juga cukup lama," ujar Janif.
Selain itu, ruang tempat beracara yang berada di rumah tahanan Mapolres Kotabaru, dirasa kurang representatif. "Tidak ada kipas angin atau AC. Sementara kami tetap memakai toga untuk persidangan," ujar Janif yang terlihat beberapa kali menyeka keringatnya saat membacakan eksepsi.
Karena itu ia meminta pihak-pihak terkait penyelenggaraan sidang lebih memerhatikan kelayakan tempat. "Tapi kami mengapresiasi keterbukaan sidang tetap terpenuhi dengan ditayangkan di Youtube," ujarnya.
Dimintai tanggapannya, Humas PN Kotabaru Eko Simanjuntak menjelaskan, persidangan online sebelumnya pernah dilakukan. Dan kembali dilakukan oleh PN Kotabaru atas instruksi pusat. "Kotabaru sekarang masuk zona merah. Penambahan kasus terus terjadi. Jadi sidang online ini untuk keselamatan kita bersama," jelasnya.
Menurut Eko, sidang online tidak mengurangi kualitas persidangan. "Malah jauh lebih terbuka kan? Seluruh Indonesia bisa lihat hasil sidang."
Pun begitu, jika ada kekurangan terkait hal teknis, ia meminta dimaklumi. "Semua terus akan kami tingkatkan," ucapnya, seraya menambahkan sidang online bukan cuma untuk kasus Despi saja, tapi semua kasus yang saat ini tengah ditangani PN Kotabaru.
Perjalan kasus Despii sendiri terbilang unik. Pada 9 September tadi dalam sidang putusan sela, Hakim Christina Endarwati membebaskan Despi dari dakwaan pasal 45 A UU ITE dan 155 KUHP.
Menurut Christina, jaksa tidak cermat menuangkan dakwaan. Karena pasal 155 sudah dicabut MK belasan tahun silam. Karena semua pasal dalam dakwaan berkaitan, maka UU ITE pun dianggap hakim sudah tidak relevan.
Namun jaksa rupanya tidak terima. Mereka mendakwa kembali. Bedanya, dakwaan baru menggunakan pasal tunggal: 45 A UU ITE.
Sama seperti saat sidang putusan sela. Nama pemuda berusia 23 tahun itu kembali jadi trending topik di twitter. Kasus ini sendiri rupanya menjadi perhatian nasional. Sempat beberapa kali trending nasional di twitter. (zal/bin/ran/ema)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

