Polemik Tambang Meratus: Sudah Diputus Kalah oleh Mahkamah Agung, PT MCM Melawan Balik

BANJARBARU - PT Mantimin Coal Mining (MCM) ngotot ingin menambang batubara di kawasan Pegunungan Meratus. Seakan tak terima dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan gugatan Walhi Kalsel, PT MCM ternyata melawan dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).
Perlawanan PT MCM ihwal putusan MA tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono. "Tertanggal 3 September 2020, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menerima memori PK dari PT MCM," katanya saat jumpa pers di Walhi Kalsel, kemarin.
Dia mengungkapkan, PT MCM mengajukan PK terhadap putusan MA nomor 369K/TUN/LH/2019 tanggal 15 Oktober 2019. Dalam putusan itu MA mengabulkan kasasi Walhi, terkait gugatan terhadap Menteri ESDM dan PT MCM atas terbitnya SK Menteri ESDM tentang penyesuaian tahap kegiatan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara PT MCM menjadi tahap kegiatan operasi produksi di kawasan Pegunungan Meratus.
Setelah mendengar kabar itu, pria yang akrab disapa Cak Kis ini menegaskan bahwa Walhi juga bakal melakukan perlawanan dengan mengajukan kontra PK. "Perjuangan keselamatan rakyat dan lingkungan di Meratus masih panjang. Walhi akan terus mengawal dan melakukan penolakan terhadap upaya eksploitasi dan perusakan lingkungan di Kalsel. Kami mengajak seluruh komponen masyarakat agar terus merapatkan barisan," bebernya.
Kis mengungkapkan, perjuangan Walhi sudah dimulai sejak 2018. Kala itu, mereka bersama Kuasa Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Pengabdi Lingkungan Hidup mendaftarkan gugatan di PTUN Jakarta dengan tergugat ESDM dan tergugat intervensi PT MCM pada 28 Februari 2018. "Namun pada 22 Oktober 2018, putusan PTUN Jakarta Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)," ungkapnya.
Tidak ingin mengalah, Walhi Kalsel kemudian mengajukan banding ke PT TUN Jakarta pada 14 November 2018. Akan tetapi, pada 14 Maret 2019 PT TUN menguatkan putusan PTUN bahwa Niet Ontvankelijke Verklaard (NO).
"Setelah itu, kami mengajukan kasasi di MA. Pada 15 Oktober 2019 diputuskan MA bahwa kita menang, dengan amar putusan; Kabul Kasasi, Batal Judex Facti, Adili Sendiri, Kabul Gugatan, Batal Objek Sengketa. Tapi, PT MCM mengajukan PK," ujar Kis.
Menurutnya, pengajuan PK oleh PT MCM merupakan alarm sekaligus genderang perang bahwa aktor investasi berbasis eksploitasi atau perusak lingkungan bersikeras mengubah bentang alam Pegunungan Meratus yang masih tersisa.
"Pemerintah dalam hal ini Menteri ESDM seharusnya menerima dan menjalankan putusan kasasi oleh MA. Sangat jelas fakta di lapangan begitu banyak gelombang penolakan terhadap investasi perusak lingkungan di Kalsel, khususnya penolakan terhadap eksploitasi Pegunungan Meratus," ujarnya.
Dia menyebut, jika PT MCM yang memiliki izin seluas 5.900 hektare meliputi Kabupaten Tabalong, Balangan dan Hulu Sungai Tengah melakukan ekploitasi maka akan berdampak negatif terhadap lingkungan.
"Selain fasilitas umum, diantaranya sekolah, tempat ibadah, jalan, jembatan, bendungan dan lainnya. Bentang alam karst dan ekosistem di dalamnya menjadi yang paling terdampak atas kehadiran investasi perusak lingkungan ini," sebutnya.
Aktivitas eksploitasi juga menurutnya akan menjadi pemicu datangnya bencana ekologis yang masif ke depannya. "Selain itu, referensi speleologi karst yang berlimpah di Pegunungan Meratus juga terancam hilang," paparnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Hulu Sungai Tengah, M Yani menyampaikan bahwa Pemkab HST juga terus berupaya agar Pegunungan Meratus tidak dieksploitasi. "Isu penyelamatan Meratus menjadi salah satu fokus dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) HST," ucapnya.
Ditegaskannya, kelestarian Pegunungan Meratus sangat penting bagi masyarakat. Sebab, hanya kawasan itu yang saat ini menjadi sumber kehidupan yang tersisa. "Di samping itu, Meratus belum ditambang saja Barabai sudah banjir. Apalagi kalau ditambang," tegasnya.
Dia berharap, keberadaan Pegunungan Meratus tetap terjaga tanpa adanya perusahaan tambang yang beroperasi di sana. "Karena saat ini belum ada teknologi penggalian yang aman secara lingkungan," pungkasnya. (ris/ran/ema)
Perlawanan Walhi Terhadap PT MCM
- 4 Desember 2017 terbit SK Operasi Produksi PT MCM oleh Menteri ESDM nomor SK: 441.K/30/DJB/2017
- 28 Februari 2018 Walhi menggugat SK tersebut di PTUN Jakarta. Setetah itu sidang berlangsung dan terjadwal.
- 13 Juli 2018 dilaksanakan pemeriksaan setempat bersama Hakim PTUN Jakarta, Walhi, dan Masyarakat Desa Nateh, Hulu Sungai Tengah. Tergugat Kementerian ESDM dan PT MCM tidak hadir dalam sidang itu.
- 22 Oktober 2018 PTUN Jakarta memutuskan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) gugatan tersebut. Hakim menyatakan bukan wewenang PTUN mengadili perkara nomor 47 tersebut. Padahal sidang telah berlangsung selama delapan bulan.
- 2 November 2018 setelah PTUN Jakarta memutuskan NO atas gugatan terhadap SK nomor 441.K/30/DJB/2017. Walhi mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta.
- 20 Maret 2019 PTTUN Jakarta memutuskan menguatkan kembali putusan PTUN Jakarta nomor 47/G/LH/2018/PTUN-JKT tanggal 22 Oktober 2018. Dengan surat putusan tertanggal 14 Maret 2019 nomor 28/B/LH/2019/PT.TUN.JKT.
- 2 April 2019 Walhi mendaftarkan Kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan PTTUN Jakarta nomor 28/B/LH/2019/PT.TUN.JKT tanggal 14 Maret 2019.
- 15 Oktober 2019 Mahkamah Agung memutuskan mengabulkan kasasi, dengan amar putusan; kabul kasasi, batal judex facti, adili sendiri kabul gugatan, batal objek sengketa. Objek sengketa yang digugat yaitu SK ESDM nomor 441.K/30/DJB/2017 tentang pemberian izin operasi produksi tambang batubara PT MCM.
- 3 September 2020 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menerima memori PK dari PT MCM.
Sumber: Walhi Kalsel
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

