Saksi Demo Omnibus Law Kompak Menolak Panggilan Polisi, Humas Polda Kalsel: Nanti Suratnya Direvisi

Selusin saksi kembali dipanggil penyidik Polda Kalsel, kemarin (2/11). Mereka menolak hadir. Karena menduga surat panggilan itu cacat formil.
----
BANJARMASIN - Cacat formil yang dimaksud, nama yang tertera dalam tujuan surat pemanggilan tidak jelas. Tidak berpatokan pada KTP sebagai identitas resmi. Bahkan, ada yang cuma ditulis dengan nama julukan sehari-hari.
"Saya juga dipanggil. Cuma ditulis 'Wira dari BEM Uniska'. Faktanya, saya hanya mahasiswa biasa. Tidak masuk dalam BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa)," kata Wira, mahasiswa Universitas Islam Kalimantan.
Lucunya, ada pula mahasiswa yang sudah dua tahun tak menjabat sebagai presiden BEM dan tak ikut unjuk rasa, juga turut dipanggil polisi.
Seusai demonstrasi berjilid-jilid menolak Omnibus Law Cipta Kerja di DPRD Kalsel, belasan mahasiswa dan aktivis dipanggil Direktorat Reserse Kriminal Umum. Dugaannya, pelanggaran Pasal 218 KUHP. Terkait aksi yang melewati batas waktu yang diizinkan.
Kemarin (2/11) siang di Taman Patung Bekantan, Siring Pierre Tendean, para saksi menggelar konferensi pers.
Melalui kuasa hukum BEM se-Kalsel, M Pazri, surat pemanggilan itu pun dikembalikan ke mapolda. "Para saksi tak bisa hadir karena identitasnya tidak jelas. Membingungkan siapa yang hendak dipanggil. Sementara panggilan yang dihadiri memiliki konsekuensi hukum," jelasnya.
Pazri mengaku kurang tahu, apakah karena cuma salah ketik atau yang dipanggil memang orang yang berbeda. Dalam artian bukan kliennya. "Hemat kami, surat itu terindikasi cacat formil," tambahnya.
Intinya, saksi bersedia hadir, tapi surat panggilan harus diperbaiki dulu. Pazri juga berharap, cerita lama tak terulang.
Diingatkannya, aparat harus lebih berhati-hati dalam penyidikan dan penetapan tersangka. Jangan sampai terkesan, semata-mata kasus ini diadakan untuk menjerat orang-orang kritis. Mereka yang berseberangan dengan pemerintah.
"Jangan terburu-buru. Soal panggilan, kami tetap kooperatif. Tapi ketika ada pemanggilan yang tepat sasaran," jelasnya.
Contoh serupa menimpa Direktur Walhi (Wahana Lingkungan Hidup) Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono. Dalam surat yang diterimanya, tidak mencantumkan namanya. Hanya ditujukan kepada 'Ketua Walhi dan Gema Petani'.
Cak Kis, demikian sapaannya, dua kali menerima surat panggilan. Surat pertama pada 19 Oktober lalu. Berisi tentang undangan klarifikasi. "Jadi membingungkan. Ini dua organisasi yang berbeda. Jadi tidak saya hadiri," bebernya.
Surat kedua tertanggal 27 Oktober, tujuan dan isinya sama. "Maka setelah berkonsultasi dengan kawan-kawan pengacara, artinya memang cacat formil," bebernya. Cak Kis pun turut mengembalikan surat panggilan tersebut.
"Kalau bisa, daripada bikin malu, ya sudah, tidak usah lagi dipanggil-panggil. Ini niatnya membungkam atau memang untuk mengkriminalisasi," cecarnya.
Menurutnya, kisah ini harus diketahui publik. Agar menjadi pelajaran bersama, terutama bagi Polda. "Surat kan harus rinci. Kalau seperti ini, wajar saya mempertanyakan Polda profesional atau tidak," lanjut pria gondrong itu.
"Saya berharap, tidak usah diperpanjang. Kami minta tutup saja kasus ini. Kalau memang mau dipanggil lagi, tapi masih seperti ini, akan saya kembalikan lagi," tegasnya.
Humas Polda Kalsel: Nanti Suratnya Direvisi
KABID Humas Polda Kalsel, Kombes Pol Mochamad Rivai sudah mendengar kabar bahwa surat panggilan itu ditolak.
"Kalau itu alasan mereka tak hadir dalam pemeriksaan, ya, akan kami perbaiki (suratnya)," ujarnya, kemarin (2/11).
Dijelaskannya, panggilan itu guna melengkapi proses penyidikan yang sedang berjalan. Sebelumnya, sudah ada beberapa saksi yang diperiksa.
"Agar proses penyidikan bisa berlanjut ke tingkat berikutnya. Dari 12 orang yang dipanggil ini, sebagian termasuk dalam pemanggilan pertama yang berjumlah 16 orang kemarin," lanjutnya.
Perihal polisi yang menelepon dan bahkan mendatangi rumah-rumah mahasiswa, Rivai mengaku belum mengetahui. Dia berjanji akan mengeceknya.
"Tapi menurut Anda, bagus atau tidak?" ujarnya bertanya balik. Ditegaskannya, itu sebatas mengimbau, bukan melarang.
"Kalau memang benar, berarti kan ajakan yang bagus. Intinya kami cek dulu. Kalau perlu, Anda tanya ke mahasiswanya, siapa nama polisinya, biar enak kami mengklarifikasinya," bebernya.
Terkait tuntutan kuasa hukum mahasiswa, terkait klarifikasi kekeliruan penetapan status tersangka demonstran, Rivai enggan menanggapi.
"Masalah nantinya tersangka, masih berproses. Kan sudah ada SPDP (surat pemberitahuan dimulainya penyidikan) sama pengacaranya. Makanya dipanggil ulang untuk pemeriksaan," pungkasnya. (war/gmp/fud/ema)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

