
BANJARMASIN - Kasus dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, yang ditudingkan kepada calon petahana Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, dinyatakan Bawaslu Kalsel kembali rontok.
Bawaslu melakukan pembahasan untuk memutuskan hingga Selasa (3/11) tengah malam. Alasan Bawaslu menghentikan laporan kasus ini, karena menilai tidak cukup bukti untuk memenuhi unsur-unsur sebagaimana pasal yang disangkakan yaitu pasal 188 junto Pasal 71 ayat (3) tentang Pilkada.
“Dari penelusuran dan kajian kami, laporan dengan berbagai alat bukti belum dapat dikatakan kehendak untuk menguntungkan atau merugikan pasangan calon,” sebut Komisioner Bawaslu Kalsel, Azhar Redhanie menjelaskan alasannya.
Padahal di laporan kedua kali ini, pelapor begitu yakin tak kembali rontok seperti laporan sebelumnya. Pasalnya, beberapa alat bukti sudah dilampirkan, hingga sampai pemanggilan saksi dari beberapa kepala dinas di Pemprov Kalsel.
Soal bukti ini, Azhar menerangkan dalam proses kajian adalah menyesuaikan atau mencocokkan bagian-bagian kejadian dari peristiwa yang dilaporkan terhadap suatu unsur-unsur delik yang dilaporkan. “Hingga kami simpulkan dihentikannya laporan ini,” tandasnya. (mof/ema)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

