Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pembagian Sembako dan Bakul Bergambar Sahbirin Dijadikan Bukti Pelanggaran, Tim Hukum BirinMu Beri Bantahan Tegas

m
Syaifudin, anggota tim hukum Pasangan Calon Gubernur Kalsel nomor urut 1.
Syaifudin, anggota tim hukum Pasangan Calon Gubernur Kalsel nomor urut 1.

Banjarmasin - Salah satu laporan dugaan pelanggaran petahana adalah membagi sembako beras dan bakul yang bergambar petahana Sahbirin Noor. Bukti ini dibantah tegas oleh tim hukum Pasangan Calon Gubernur Kalsel nomor urut 1, Syaifudin kemarin. 


Advertisement

Dia menyampaikan, dugaan tersebut sangat tak mendasar. Pasalnya, pembagian sembako tersebut dilakukan jauh sebelum kandidat mereka ditetapkan sebagai calon gubernur oleh KPU Kalsel atau di luar masa kampanye.

“Kami tegaskan bahwa tidak ada kegiatan pembagian sembako dan atau beras saat dan atau setelah ditetapkan sebagai calon gubernur,” ucapnya setelah menyampaikan klarifikasi di Bawaslu Kalsel, kemarin.

Disampaikannya, kondisi Pandemi Covid-19 yang melanda dunia, termasuk Kalsel, menimbulkan dampak sosial, ekonomi dan kesehatan yang memperihatinkan. Dengan kondisi tersebut, pemerintah pusat dan daerah mengerahkan segala sumber daya dan sumber dana untuk mengatasi dampaknya.

Advertisement

Termasuk para stakeholder yang mempunyai kemampuan, turut serta membantu masyarakat lainnya yang memerlukan bantuan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Beberapa kepala daerah juga mengumumkan telah menyumbangkan gajinya untuk masyarakat yang terkena dampak.

“Begitu pula yang dilakukan oleh kandidat kami, tak hanya mengimbau, namun secara pribadi juga terlibat langsung menyediakan dan membagikannya dengan resiko terpapar Covid-19 itu sendiri,” paparnya.

Di sisi lain, pada saat pembagian sembako, belum ada kepastian kandidat mereka akan mencalonkan diri kembali di Pilgub Kalsel. “Saat itu tidak ada secara hukum yang namanya pasangan calon petahana. Saat itu pun pelaksanaa Pilkada belum ada kepastian karena masih tingginya angka kasus Covid-19,” terangnya.

Advertisement

Atas dasar itu, pihaknya tidak menemukan aspek perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Pilkada, seperti yang dilaporkan Denny Indrayana. “Saya sampaikan, apa yang dilakukan kandidat kami untuk menangani dampak pandemi, tidak menggunakan dana yang bersumber dari APBD dan atau APBN, murni kepedulian sosial secara pribadi,” tegasnya.

Pihaknya menyimpulkan, laporan dengan tuduhan menggunakan bansos sebagai politik uang adalah merekonstruksi fakta hukum yang keliru dan cederung menggunakan prasangka yang tidak jelas alur logika hukum dalam berpikir.

Seperti diketahui, pada Selasa (3/11) malam, Denny Indrayana kembali melaporkan dugaan pelanggaran Pilkada ke Bawaslu Kalsel. Sebanayak 107 dugaan pelanggaran disampaikannya, berikut bukti pendukung yang salah satunya beras dan bakul.

Denny menilai dugaan pelanggaran yang dilaporkannya memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan masif. “Bukti ini sudah kami kaji dan dalami dengan berbagai macam metodologi,” ujarnya. (mof/ran/ema)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer