Pegawai Terlibat Korupsi, Pegadaian Dukung Proses Hukum, Pastikan Dana Nasabah Aman

BALIKPAPAN-Kejaksaan Negeri Balikpapan terus mendalami kasus korupsi di PT Pegadaian Kanwil IV Balikpapan. Terakhir, Kejari Balikpapan kembali memeriksa tiga saksi, ST, DM dan JS, seteleh sebelumnya, menetapkan DS, staf administrasi, sebagai tersangka bulan lalu.
Kepala Bagian Humas dan Protokoler PT Pegadaian Kanwil IV Kalimantan, Fariz Fauzan, menegaskan, pihaknya mendukung penuh proses hukum yang kini sedang berjalan di Kejari Balikpapan.
"Sebab sedari awal, memang pihak internal Pegadaian yang melaporkan dugaan korupsi ini ke Kejari Balikpapan. Jadi kami jelas mendukung proses hukum yang saat ini berjalan," kata Fariz, Selasa (22/2).
Di sisi lain, Fariz menggaransi dana nasabah tak akan terpengaruh kasus korupsi ini. Sebab, korupsi yang dilakukan tersangka DS adalah manipulasi anggaran pada PT Pegadaian. "Jadi yang dikorupsi murni anggaran tahunan PT Pegadaian, bukan milik nasabah," jelas dia.
Tersangka DS, lanjut Fariz, memanfaatkan celah pada sistem aplikasi baru yang digunakan PT Pegadaian sepanjang 2019-2021. Namun, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga, modus yang digunakan DS akhirnya terbongkar. Tim internal yang mulai memahami sistem akhirnya menemukan adanya selisih anggaran. "Dari situlah akhirnya mulai diselidiki," katanya.
Ia juga meminta maaf kepada nasabah dan stake holder yang merasa terganggu dengan mencuatnya kasus korupsi ini. "Kami tidak akan menonelir jika ada karyawan yang melakukan perbuatan melawan hukum. Kita tunggu saja proses hukumnya," ungkap Fariz.
Diberitakan, Kejari Balikpapan menetapkan DS, staf administrasi PT Pegadaian Wilayah IV Balikpapan, sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi ini, awal Februari kemarin. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, DS, langsung ditahan di Rutan Balikpapan.
Kepala Seksi Intelejen Kejari Balikpapan, Oktario Hutapea, mengatakan, tersangka DS diduga memanipulasi data pengelolaan keuangan perusahaan pelat merah ini sepanjang 2019-2021. Pada kasus ini, negara ditaksir mengalami kerugian hingga Rp 3,2 miliar.
Dalam menjalankan aksinya, DS, memanipulasi pencairan anggaran di PT Pegadaian, untuk kepentingan pribadi. Salah satunya untuk trading. Tersangka DS, lanjut Okta, memiliki kode PIN untuk mengakses aplikasi baru di PT Pegadaian. Ini yang dijadikan jalan masuk untuk memanipulasi keuangan.
Akibat perbuatannya, tersangka diancam dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 tahun 200, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman minimal satu tahun penjara. (hul)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

