Terindikasi, menurut dia, pelaku sudah melakukan penghinaan dan fitnah, serta menyebarkan ke publik melalui media sosial Facebook hingga viral. Dampaknya, korban malu dan dirugikan. “Namun, sebelum menjerat dengan UU ITE, polisi harus membuktikan itu melalui perbuatan pidananya terlebih dahulu,” ucapnya.
Perbuatan pidana yang dimaksud dosen hukum pidana ini, pelaku menyebut kata boking dalam postingan yang sifatnya penghinaan dan sudah menyerang kehormatan korban. Sedangkan kata mencuri, mengarah kepada fitnah. Pencemaran nama baik yang dilakukan secara tertulis itu, bisa pula dikenakan Pasal 310 ayat 2 KUHP. Sementara tuduhan fitnah dengan Pasal 311 UU KUHP. “Kalau sudah menemukan bukti, baru diarahkan unsur pidana UU ITE,” jelasnya.
“Perbuatan tindak pidana ITE itu dianggap terjadi ketika tulisan itu ter-upload, walaupun satu detik, kemudian dihapus,” tegasnya. Meski begitu, dalam kasus ini bisa saja tidak berlanjut ke meja hukum. Itu terjadi, apabila kedua pihak melakukan perdamaian. Istilah sekarang restorative justice. “Karena delik aduan, proses hukumnya bisa dicabut atas kesepakatan kedua pihak,” pungkasnya.(lam/gmp)


