Sedangkan Rohana, istri mantan Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum HSU Maliki mengungkap, suaminya pernah menyerahkan uang kepada terdakwa. Tujuannya, mengurus penempatan kerjanya sebagai ASN di Pemkab HSU.
Duit sebesar Rp10 juta diserahkan agar Rohana dilantik menjadi Kepala Seksi Hubungan Industrial pada Dinas PTSP dan Naker HSU.
Namun, baru enam bulan dilantik, sang bupati keburu terjaring OTT (Operasi Tangkap Tangan) KPK. “Suami saya yang mengurusnya. Diserahkan akhir tahun 2020, saya dilantik pada Juni 2021,” terang Rohana.
Rohana juga ditanya soal uang setengah miliar untuk memuluskan pelantikan suaminya sebagai kepala dinas.
Diceritakannya, Rp250 juta merupakan hasil mengutang kepada saudara, Rp250 juta lagi dari hasil penjualan mobil mereka.
“Suami pernah bercerita, dia kecewa karena sudah menyerahkan uang Rp500 juta tapi hanya dilantik sebagai plt (pelaksana tugas),” ungkapnya.
Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan menghadirkan lima saksi. Masih berkutat pada pengungkapan dan penelusuran aliran kekayaan terdakwa. “Masih ada dua kali sidang,” kata Jaksa KPK, Tito Jaelani. (mof/gr/fud)


