Ngakunya Dirampok, Ternyata Selewengkan Dana Pilkada Rp1,3 Miliar

Bendahara Pengeluaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banjar, Saupiah duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Tipikor Banjarmasin.

Dia diduga menyelewengkan dana hibah untuk pelaksanaan Pilkada 2020 lalu, nominalnya mencapai Rp1,3 miliar.

Lucunya, Saupiah beralibi menjadi korban perampokan hingga uang sebanyak itu hilang. Terdakwa bahkan sempat melaporkan kasus perampokan itu ke Polres Banjar. Namun polisi tak langsung percaya. Lantaran terdapat kejanggalan dalam pengakuannya. 

Pada akhirnya Saupiah ditetapkan sebagai tersangka. Lantaran diduga menyelewengkan dana hibah yang seharusnya dikembalikan ke kas negara.

Dia dijerat dengan dua pasal tindak pidana korupsi, yakni dakwaan primair pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara dakwaan subsidair yakni pasal 3 jo pasal 18 UU yang sama.

Perlu diketahui, anggaran Pilkada Banjar tahun 2020 yang disetujui melalui naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) nilainya mencapai Rp16 miliar. Di mana sebelumnya Bawaslu mengusulkan Rp26 miliar. 

Dari Rp16 miliar itu, Pemkab Banjar mencairkannya dua tahap. Pertama sebesar Rp6 miliar, kedua Rp10 miliar.

Seiring usainya pelaksanaan Pilkada, digelar audit. Di mana sisa anggaran harus dikembalikan ke kas negara. Bawaslu Banjar melalui Saupiah memang mengembalikan sisa anggaran, tapi cuma sebesar Rp140 juta.

Padahal dari hasil investigasi Inspektorat Bawaslu RI, ada kelebihan anggaran lebih dari Rp1,3 miliar.

Dalam sidang kemarin yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Jamser Simanjuntak, didengarkan keterangan saksi dari pemkab.

Dia adalah mantan Kabid Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banjar, Abdullah Fathar. Saksi lah yang menyalurkan dana hibah tersebut ke Bawaslu.

Fathar bercerita, dana hibah tersebut sudah tak boleh lagi dipakai untuk kegiatan sejak 26 Februari 2021. Setelah itu, sesuai aturan sisanya harus dikembalikan.

“Saat itu masuk ke pencatatan kas daerah hanya Rp140 juta,” terangnya.

Ditekankannya, besaran NPHD sepenuhnya merupakan hasil penyusunan rencana kegiatan Bawaslu yang diajukan ke pemkab melalui Badan Kesbangpol Banjar.

Setelah diproses, usulan hibah pun disetujui. “Kami hanya menyalurkan uang yang berasal dari APBN melalui dana alokasi umum (DAU), sifatnya dana hibah khusus,” paparnya.