Seksi pidana khusus, Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, akan memeriksa dan memanggil dua tersangka dalam dugaan kasus mark-up pengadaan tanah gedung Samsat Amuntai, di Desa Panangkalaan Kecamatan Amuntai Utara.
Hari ini (15/11) tim Pidsus Kejaksaan HSU, akan kembali memanggil, MA (pejabat penilai tanah) untuk dimintai keterangan, setelah sebelumnya tidak memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan HSU.
MA, diketahui mangkir dari panggilan karena tugas. Dan hal tersebut, dibenarkan oleh kuasa hukum tersangka MA. Selain MA, tim Pidsus juga kembali memeriksa AY, tak lain merupakan mantan Kepala Desa Pakapuran tahun 2013, yang telah lebih dulu ditahan oleh kejaksaan di Lapas Kelas IIB Amuntai, sejak tiga pekan lalu.
Kajari HSU Agustiawan Umar SH, melalui Kasi Pidsus Fadly Arbi SH, pada wartawan koran ini, membenarkan akan periksa dua tersangka besok (kemarin,red).
“Satu tersangka dalam dugaan tindak pidana, terkait pengadaan tanah gedung Samsat Amuntai oleh Biro Perlengkapan Pemerintah Kalimantan Selatan tahun Anggaran 2013, sudah kami amankan inisial AY dan MA akan kami periksa besok (hari ini),” ujar Fadly lewat sambungan WhatsApp Senin (14/11).
Dari nilai pagu pembelian tanah yakni Rp 3.390.720.000. Setelah dilakukan upaya audit ditemukan kerugian negara sekitar Rp565 juta.
Tersangka AY, sebagai Kepala Desa Pekapuran di Kecamatan Amuntai Utara, saat itu, telah menerbitkan surat keterangan harga tanah setempat di Desa Pakapuran diatasi NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) saat itu.
“Sekarang ini kegiatan kejahatan agraria di Indonesia, juga menjadi fokus utama oleh Kejagung RI. Nah mark-up tanah ini salah satunya,” ujarnya.
Apakah MA akan dilakukan proses penahanan seperti AY? Fadly, menjawab tidak menutup kemungkinan satu tersangka akan dilakukan proses penahanan dalam kaitan kasus mark up, tanah Gedung Samsat Amuntai, yang baru di Desa Panangkalaan Kecamatan Amuntai Utara.
Sebelumnya, Tri Taruna Ketua Tim Penyidikan dugaan Mark-up pengadaan tanah Samsat mengatakan, bahwa Posisi Gedung Samsat Amuntai yang baru, berada di Desa Panangkalaan. Sementara tanah ini terbit aktanya di Desa Pakapuran.
“Biro Perlengkapan Pemprov Kalsel membeli tanah ini pada saksi berinisial SY, saat itu. Baik pihak Pemprov, BPN, kades, camat, telah dilakukan pemeriksaan. Jadi tersangka bisa saja bertambah,” jawabnya. (mar/ij/bin)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
