Korupsi Galangan Kapal, Tilap Rp5,7 Miliar Duit APBN

Albertus adalah mantan Direktur Komersial PT Kodja. Status jabatannya kala itu adalah pengguna anggaran (PA). Selain dia, didudukkan pula terdakwa lain di Pengadilan Tipikor Banjarmasin. Yakni Suharyono, dia adalah mantan Direktur Operasi dan Teknik PT Kodja.

Dalam dakwaan Tim Jaksa Penuntut Umum Kejati Kalsel yang dipimpin Harwanto, mereka didakwa melakukan tindakan melawan hukum karena sebagai PA dan pejabat pembuat komitmen (PPK), tidak melakukan pengendalian dan pengawasan sehingga berakibat kegagalan konstruksi dan tidak bisa dimanfaatkan.

“Berdasar hasil audit oleh BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembanguna) Kalsel, kerugian negara mencapai lebih dari Rp5,7 miliar,” kata jaksa.

Dalam kasus ini, pagu anggaran untuk pekerjaan proyek galangan kapal nilainya mencapai Rp20 miliar lebih. Uang itu berasal dari penyertaan modal negara (PMN) dan bersumber dari APBN tahun 2018 lalu. Lokasi proyek berada di kawasan Pasir Mas, Banjarmasin Barat.

Kontrak pekerjaan dimenangkan oleh PT Lidy’s Artha Borneo dengan nilai kontrak sebesar Rp19,4 miliar. Masa kerja 210 hari. Pihak ini pun menurut jaksa bermasalah, di mana orang yang meneken kontrak bukan merupakan perwakilan resmi perusahaan sebagai pemenang lelang.

Kedua terdakwa masing-masing didakwa dengan dakwaan primair dan subsidair. Pada dakwaan primair didakwakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan dakwaan subsidair yakni Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Mendengar dakwaan, kedua terdakwa langsung mengajukan eksepsi. Albertus dalam eksepsi menyatakan jaksa telah keliru menilai dirinya sebagai PA.

Sesuai aturan pemerintah sebutnya, PA dalam pengadaan barang dan jasa senilai lebih dari Rp15 miliar adalah direktur utama, bukan dirinya yang saat itu hanya menjabat sebagai direktur komersial.