Entah siapa yang merekam video. Namun di dalam video tersebut terdapat tulisan “viral lagi, sudah 3 kali viral. Tolong perlindungan anak segera ditindaklanjuti,” tulis si perekam video.
Selain itu, dalam video yang berdurasi 1 menit 53 detik itu, si perekam video terlihat mengajak bocah K berbincang atas nasib yang dialaminya dalam bahasa Banjar. “Bila laku disayang mamaku. Bila tidak, sudah sering aku disuruh menjauh dari rumah kalau jualan tidak laku. Bahkan dikurung mama di wc,” kata si bocah K dalam video.
Bahkan, si bocah itu membandingkan nasib yang dialaminya dengan si perekam video. “Kamu kalau punya duit disayang enggak? Dicium enggak? Kalau sedang dipukulin, ayah kamu melerai enggak?,” katanya lagi pada si perekam video.
Sayangnya, saat mencoba mendatangi ke lokasi yang sering dipakai Bocah K itu mangkal pada Senin (12/12) siang, Radar Banjarmasin tidak menemui bocah yang bersangkutan.
Kasus itu rupanya sudah sampai ke telinga anggota DPRD Kota Banjarmasin, dan mendapat kritikan pedas. Salah satunya Hendra. Menurutnya, SKPD terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Satpol-PP, dan Dinas Sosial (Dinsos) semestinya tidak akan membiarkan kasus dugaan eksploitasi anak ini terus terjadi.
Namun dengan kembali viralnya nasib bocah K tersebut, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menduga ada terjadi miskomunikasi antar SKPD di lingkungan Pemko Banjarmasin tersebut. “Bahkan bisa juga ada kemungkinan akibat saling lempar tanggung jawab, apakah fenomena ini merupakan kasus eksploitasi anak atau hanya sekadar masalah sosial saja. Bahkan terkadang kejadian seperti ini langsung dilempar ke Satpol-PP,” tukasnya
Menurutnya, itu membuat penegakan aturan dalam kasus bocah K tersebut menjadi lemah. Hendra pun menekankan agar ketiga instansi tersebut wajib berkoordinasi secara intens. “Jangan malah saling lempar tanggung jawab instansi mana yang harus menindak,” tukasnya.
Ia secara tegas menyatakan bahwa mencuatnya dugaan eksploitasi anak dalam kasus bocah K ini harus dijadikan bahan evaluasi bersama bagi Pemerintah Kota Banjarmasin.
Menurutnya, peringkat Kota Banjarmasin sebagai Kota Layak Anak kategori Nindya yang diraih pada akhir Juli 2022 lalu, akan tercoreng dengan fakta kasus bocah K tersebut. “Masa kita masih menemui hal-hal yang tidak ramah pada anak. Padahal predikat kota ramah anak bagi Banjarmasin sudah disandang sejak tahun 2019. Kok masih ada kasus-kasus seperti ini,” tanyanya heran.
Sekretaris Fraksi PKS di DPRD Banjarmasin itu meminta pemko sesegeranya mencarikan solusi konkret agar permasalahan seperti ini bisa tuntas sampai ke akar. “Titik akar dalam kasus yang dialami bocah K ini harus dicari. Jika masalahnya ada pada orang tua, maka pemko harus mengambil langkah tegas melakukan advokasi bagi orang tuanya. Bahkan apabila bersentuhan dengan hukum, segera usut tuntas sampai selesai,” tegasnya.
Ia khawatir nasib yang dialami bocah K ini akan menimbulkan trauma mendalam dalam hidup si anak. Menurut Hendra, kondisi psikologi dan kejiwaan anak pun akan rentan jika terus mengalami tindakan eksploitasi. Ia menilai dari tutur kata dan kalimat bocah tersebut dalam video yang viral di media sosial saja sudah mengarah ke sana. “Bocah di video itu kan bercerita sering dikurung di wc jika dagangan yang dijual tidak laku. Itu sudah memperlihatkan kalau dia (bocah K) terpaksa berjualan. Kalau tidak laku, dia tidak disayangi,” ujarnya.
Hendra mengaku miris dengan hal ini. Ia bahkan menyebut kasus bocah K ini hanya segelintir fenomena eksploitasi anak yang terlihat di Banjarmasin. “Layaknya gunung es. Hanya sedikit yang terlihat. Padahal masih banyak anak yang mengalami hal serupa. Buktinya banyak anak-anak yang menjadi badut di perempatan jalan, dan ibu-ibu yang mengemis sambil menggendong anaknya,” kritiknya.
Hal senada juga diungkapkan Afrizaldi. Anggota DPRD Kota Banjarmasin dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai kasus dugaan eksploitasi anak yang dialami bocah K merupakan salah satu dampak dari kesenjangan sosial di Banjarmasin. “Kita harus jeli melihatnya. Kota Banjarmasin yang diisi penduduk sebanyak lebih dari 700 ribu jiwa ini sangat rentan dengan aksi eksploitasi anak akibat banyak masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan,” ujarnya.
Menurutnya, peran pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan mestinya harus menyentuh sampai ke tingkat paling bawah. “Kita harus melihat ini dari konteks ekonomi. Dikarenakan tidak terpenuhinya salah satu faktor inilah yang membuat anak seusia dia (bocah K, red) harus turun tangan mengais rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ini sangat miris bagi kota yang katanya sudah berpredikat sebagai kota ramah anak,” tegasnya.
Sekretaris Fraksi PAN di DPRD Banjarmasin itu lantas mempertanyakan banyaknya kegiatan penyuluhan SKPD di lingkungan Pemko Banjarmasin tentang eksploitasi anak dengan anggaran yang besar. Namun, hasilnya tetap masih banyak ditemukan anak-anak yang harusnya menikmati manisnya pendidikan, malah disuruh berjualan. “Padahal perda sampai perwali di tempat kita sudah ada untuk melindungi hak mereka (anak, red) dalam mendapatkan pendidikan, kesehatan, sampai hak untuk mendapatkan hidup yang layak,” tukasnya.
Afrizal meminta agar pemko harus secara serius dalam mengentaskan permasalahan ini agar bisa selesai. “Kalau kasus bocah K ini ada unsur kesengajaan, maka kaitkan saja langsung ke ranah hukum. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan bertugas melindungi hak anak seharusnya gampang saja melaporkan kasus ini ke polisi agar bisa diusut secara tuntas,” katanya.
Menurutnya, polisi pasti tidak akan tinggal diam melihat adanya kasus ini. Selain itu, Afrizal menambahkan, pemko juga bisa melakukan pendekatan secara human interest atau secara kekeluargaan kepada orang tuanya agar tidak lagi menyuruh berjualan serta memberikan kasih sayang yang layak bagi si anak.
Ia menilai bahwa kasus ini bisa saja tuntas jika langsung ditangani oleh Komnas Anak yang ada di bawah kementerian. Namun sekali lagi, Afrizal menekankan agar pemerintah daerah jangan berdiam diri saja. “Pemerintah daerah harus menjalankan segala kewajibannya memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal pendidikan, kesehatan, keamanan, kenyamanan hidup, dan hal lainnya yang sudah jadi amanat undang-undang,” tegasnya.
Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan Khusus Anak di PD3A Banjarmasin, dr Tabiun Huda menyampaikan bahwa pihaknya sudah berusaha maksimal agar bocah K tersebut tidak lagi mengalami hal tersebut. “Kita sudah melakukan pendampingan dengan orang tua si bocah itu. Ortunya pun sudah menandatangani surat pernyataan bahwa tidak akan mengeksploitasi dan melakukan kekerasan pada anaknya,” ungkapnya.
Tabiun menyebut perjanjian tertulis itu disaksikan ketua RT setempat, Lurah, UPTD PPA, Satgas PPA, petugas DP3A, sampai Bhabinkamtibmas di kelurahan tempat bocah tersebut tinggal. Selain itu, pihaknya sudah berupaya mendapatkan izin ortunya agar bocah K dipelihara di panti asuhan demi mendapatkan hak untuk pertumbuhan, perkembangan, serta pendidikan yang lebih baik. “Tapi ortunya tidak mengizinkan. Kasus bocah K ini merupakan fenomena orang tua yang mempunyai pola pengasuhan kurang baik pada anak,” ujarnya.
Lantas, mengapa masih ada video yang memperlihatkan bocah K itu berjualan?
Terkait hal itu, dr Tabiun mengaku tidak tahu. Ia malah menduga bahwa ada beberapa pihak yang sengaja selalu memviralkan kondisi dari bocah tersebut. “Sehingga terkesan pemerintah kota tidak melakukan tindakan kepada kasus si bocah K ini. Padahal sudah berbagai upaya kita lakukan agar si anak itu bisa mendapatkan kehidupan yang layak dan terbebas dari eksploitasi,” ungkapnya.
Tabiun mengaku belum mengetahui apa tujuan pihak yang sengaja memviralkan kondisi bocah K itu. “Tapi dengan adanya video ini, nanti UPTD PPA dan Satgas PPA akan segera melakukan peninjauan,” tuntasnya.(mr-158/gr/dye)
