Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dari Sidang Mardani, Saksi Ahli: Kalau Cuma Katanya dan Ujarnya….

i
Penulis: izak-Indra Zakaria❯
CHAIRUL HUDA, Pakar hukum pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta
CHAIRUL HUDA, Pakar hukum pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta

Pakar hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Chairul Huda dihadirkan kuasa hukum terdakwa, Mardani H Maming di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, (22/12). Huda menegaskan, keterangan para saksi di persidangan harus memenuhi nilai pembuktian. Yakni melihat langsung, mendengar dan mengalami sendiri. Bukan hanya mendengar dari orang lain. 


Advertisement

Apalagi mantan Direktur PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN) Henry Soetio sudah meninggal dunia pada pertengahan 2021 lalu.

Padahal Henry lah pengusaha yang disebut-sebut menyuap mantan Bupati Tanah Bumbu itu. Hingga Mardani diburu dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kesaksian harus sesuai pengalaman dia sendiri. Ditangkap oleh panca inderanya sendiri. Bukan bersumber dari orang lain,” kata Huda di depan majelis hakim. 

Advertisement

Maka, kesaksian tanpa mengetahui dan mendengar langsung, tak bisa memberatkan terdakwa. Semenarik apapun isi kesaksian tersebut. “Karena disyaratkan harus sesuai pengalaman saksi sendiri,” imbuhnya. Dalam bahasa hukum, keterangan saksi yang tak berdasarkan pengalaman sendiri disebut dengan testimonium de auditu. “Keterangan saksi-saksi itu tidak bisa mempunyai nilai pembuktian,” tegasnya.

Meski demikian, Huda yang salah satu perumus Undang-Undang Tipikor dan menjadi penasihat ahli Kapolri itu menyatakan, keputusan pada akhirnya berada di tangan majelis hakim. “Tentu keterangan saksi tanpa mengalami langsung kurang berbobot. Namun, majelis hakim yang berhak menilainya,” pungkasnya.

Usai sidang, kepada wartawan dia kembali menegaskan, saksi hanya boleh menjelaskan atau memberikan keterangan sesuai apa yang dia lihat sendiri, dia dengar sendiri, atau dia alami sendiri.

“Kalau katanya-katanya tidak mempunyai nilai pembuktian. Tidak boleh saksi menceritakan tentang apa yang dilihat orang lain, atau dialami orang lain atau apa yang dilakukan orang lain,” ujarnya.

Advertisement

Pada sidang sebelumnya, saksi Abdul Haris, mengatakan ada fee Rp10 ribu per metrik ton dari batu bara yang diproduksi PT PCN. Diserahkan direkturnya Henry Soetio kepada terdakwa Mardani melalui PT Angsana Terminal Utama (ATU).

Haris adalah pegawai PT PCN yang merangkap sebagai penanggungjawab pembangunan pelabuhan PT ATU.

Namun, Haris mengakui tak pernah melihat langsung adanya transaksi tersebut. “Pak Henry memang pernah bilang ada fee untuk bupati. Tapi kalau melihat langsung fee itu diserahkan, saya tidak pernah,” ujarnya pada sidang 17 November lalu.

Hakim pun sempat menimpali. Tanpa ada Henry, hanya Tuhan dan saksi yang tahu kebenaran kesaksian Haris. “Karena almarhum sudah meninggal, jadi hanya Anda dan Tuhan yang tahu,” ujar Anggota Majelis Hakim, Jamser Simanjuntak.

Tidak Relevan

Masih dari Chairul Huda, ia menyoroti pemasangan Pasal 18 UU Tipikor tentang uang pengganti yang disandingkan dengan Pasal 12 huruf b dan 11 tentang gratifikasi oleh jaksa penuntut umum (JPU).

Dijelaskannya, Pasal 18 hanya bisa dipakai jika ada unsur kerugian keuangan negara, seperti yang termaktub dalam Pasal 2 atau 3.

Artinya, pemasangan pasal-pasal itu menjadi tidak relevan. Sebab suap atau gratifikasi tidak terkait dengan penggantian kerugian negara.

“Penerapan (pasal) itu relevan untuk korupsi yang menimbulkan kerugian negara. Kalau suap atau gratifikasi, tidak terkait. Sebab kalau ada hasil suapnya, tinggal dirampas saja. Karena itu bukan kerugian negara,” paparnya.

Mardani didakwa JPU KPK dengan dua dakwaan alternatif. Pertama Pasal 12 huruf b Jo Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua Pasal 11 Jo Pasal 18 UU Tipikor .

Sidang kembali dilanjutkan hari ini (23/12). Agendanya adalah pemeriksaan terdakwa Mardani oleh penuntut, pembela dan hakim.

“Sesuai kesepakatan, sidang dilanjutkan besok (hari ini),” ujar Ketua Majelis Hakim, Heru Kuntjoro.

Mardani diduga menerima Rp118 miliar lebih gratifikasi secara bertahap mulai tahun 2014 hingga 2020. Karena semasa menjabat bupati, kader PDI Perjuangan itu menyetujui pengalihan izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP-OP) dari PT BKPL ke PT PCN. (mof/gr/fud)

Advertisement
Editor : izak-Indra Zakaria
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer