Dijelaskannya, Pasal 18 hanya bisa dipakai jika ada unsur kerugian keuangan negara, seperti yang termaktub dalam Pasal 2 atau 3.
Artinya, pemasangan pasal-pasal itu menjadi tidak relevan. Sebab suap atau gratifikasi tidak terkait dengan penggantian kerugian negara.
“Penerapan (pasal) itu relevan untuk korupsi yang menimbulkan kerugian negara. Kalau suap atau gratifikasi, tidak terkait. Sebab kalau ada hasil suapnya, tinggal dirampas saja. Karena itu bukan kerugian negara,” paparnya.
Mardani didakwa JPU KPK dengan dua dakwaan alternatif. Pertama Pasal 12 huruf b Jo Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua Pasal 11 Jo Pasal 18 UU Tipikor .
Sidang kembali dilanjutkan hari ini (23/12). Agendanya adalah pemeriksaan terdakwa Mardani oleh penuntut, pembela dan hakim.
“Sesuai kesepakatan, sidang dilanjutkan besok (hari ini),” ujar Ketua Majelis Hakim, Heru Kuntjoro.
Mardani diduga menerima Rp118 miliar lebih gratifikasi secara bertahap mulai tahun 2014 hingga 2020. Karena semasa menjabat bupati, kader PDI Perjuangan itu menyetujui pengalihan izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP-OP) dari PT BKPL ke PT PCN. (mof/gr/fud)


