Warga Sangasanga Dalam Konsisten Menolak Aktivitas Tambang Batu Bara

BALIKPAPAN-Persoalan antara CV Sangsa-Sanga Perkasa (SSP) dengan warga RT 24, Sangasanga Dalam, nampaknya masih jauh dari kata usai. Terakhir, warga mendapat informasi bahwa CV SSP sudah mengantongi surat RKAB IUP dari Kementerian ESDM, 6 Maret 2022 kemarin. Bahkan, pihak perusahan disebut warga sudah memasang patok di kawasan konsesinya.

Perwakilan warga RT 24, Zainuri mengaku heran, pemerintah tetap mengeluarkan RKAB IUP terhadap perusahaan yang diklaim sudah merugikan warga. "Kerusakan lingkungan seperti banjir bandang yang disertai lumpur mengakibatkan rusaknya hunian, sawah dan ladang warga serta saluran drainase di RT 24. Ini bahkan sudah berlangsung sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini," tutur Zainuri.

Zainuri juga menambahkan pada 21 Februari 2019, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah (DPMPTSP) Kabupaten Kukar telah mengeluarkan surat nomor 660.4/132/BID.III.3/DPMPTSP. 

Isi surat tersebut menolak penerbitan izin lingkungan UKP UPL CV SSP. Dalam poin nomor 3 surat tersebut jelas disebutkan bahwa rencana kegiatan usaha dan atau kegiatan eskploitasi operasi produsi batubara oleh CV SsP dinilai tidak layak.

Lebih lanjut Zainuri menjelaskan, salah satu alasan yang dituangkan dalam surat DPMPTSP adalah karena adanya surat dari Kepala Teknik Tambang 1 November 2013 kepada Inspektur Tambang. Surat menyatakan CV SSP telah berhenti beroperasi  pada 22 September 2013 dikarenakan cadangan batubara telah habis dan dilanjutkan dengan program reklamasi serta penutupan tambang.

“Selain pertimbangan cadangan batubara telah habis, adanya penolakan masyarakat serta potensi bencana yang ditibulkan apabila kegiatan tambang dilakukan menjadi alasan pemerintah menolak izin UKL UPL CV SSP,” beber Zainuri.

Sebagai informasi Pada 17 Januari 2022 CV SSP diduga menambang di luar konsesi dan tidak mengantongi izin lingkungan. Kasus ini telah di laporkan warga ke Polda Kaltim sejak awal tahun 2022, sayang hingga kini tidak ada yang ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian.

Zainuri meneruskan, dari sisi keuntungan penerimaan negara, CV SSP dinilai tidak layak diberikan RKAB baru. Dengan target produksi hanya 118.020 ton, Zainuri menilai jumlah ini tidak sebanding dengan daya rusak yang akan ditimbulkan di RT-24 dan wilayah sekitarnya.

“Oleh sebab itu warga tetap kekeuh menolak aktivitas tambang CV SSP meskipun informasi yang beredar perusahaan mendapatkan RKAB baru,” tegas Zainuri. (hul)