Latif Tuding KPK Sesat dan Menyimpang

BANJARMASIN – Pria 55 tahun itu hadir secara virtual di Pengadilan Tipikor Banjarmasin,  (18/1). Dalam sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). 

Latif berkilah, harta benda yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2018 lalu, didapatnya sebelum mejabat bupati. Termasuk perihal kerugian negara saat dia menjabat lalu. “Tidak ada merugikan keuangan negara, saya tidak pernah menjual jabatan atau menjual perizinan,” ujar Bupati HST periode 2016-2019 itu.

Dia juga keberatan harus dihukum dengan tiga sprindik yang di-split (tiga dakwaan dengan berkas terpisah). Latif membandingkan dengan kasus mega korupsi lain yang merugikan negara triliunan rupiah.

“Contoh kasus e-KTP, lobster, bansos, dan suap pajak yang cuma diberikan satu sprindik,” bandingnya. Ditambahkannya, sebagai tulang punggung keluarga, ia keberatan dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. Apalagi dirinya juga masih menjalani masa hukuman atas kasus dugaan penerimaan suap. Pada Januari 2019 lalu, Latif sudah divonis tujuh tahun penjara.

“Saya memohon kepada majelis hakim agar membatalkan seluruh dakwaan JPU dan memerintahkan jaksa untuk mengembalikan semua barang sitaan yang tidak termasuk dalam dakwaan,” mohonnya. Dia juga menanyakan perihal penetapan tersangka kasus dugaan gratifikasi dan TPPU yang disandangnya. Latif mengatakan, dalam perkara barunya ini, tak ada seorang pun yang pernah diperiksa. 

“Sebelum penetapan tersangka, tak ada pemeriksaan saksi,” ujarnya.

“Penyidik hanya berasumsi dari BAP (berita acara pemeriksaan) perkara yang lain. Hak klarifikasi saya terhadap alat bukti kebenarannya tidak ditanggapi,” imbuhnya.

Blak-blakan dia menduga telah terjadi penyimpangan dan penyesatan hukum oleh oknum penyidik KPK dalam kasus ini.

Termasuk soal barang bukti pendukung yang disita KPK, di mana sudah dimiliki terdakwa jauh sebelum menjabat bupati. “Tidak teliti dan kabur,” tukasnya.

Dalam perkara ini, Latif menggandeng pengacara kondang Otto Cornelis Kaligis.

Sementara itu, penasihat hukum Latif yang mengikuti sidang secara langsung di Banjarmasin adalah Joni Politon dari Kantor Pengacara OC Kaligis SH & Associates.

Dia mengatakan, jaksa tak menyampaikan siapa saja yang memberikan gratifikasi. Kemudian soal aset-aset yang disita merupakan harta yang diperoleh kliennya sebelum menjabat sebagai Bupati HST.“Barang bukti itu ternyata didapat sewaktu klien saya menjadi pengusaha. Dulu dia punya uang, dia bisa beli aset-aset. Bukti pendukung objek yang disita itu semuanya di bawah tahun 2015, sebelum menjabat bupati,” klaimnya.

Dalam surat dakwaan, Latif disangkakan melanggar dua pasal. Pertama Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua, Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

“Nilai gratifikasinya Rp41,5 miliar lebih,” sebut Koordinator JPU KPK, Ikhsan Fernandi.