Perkara Mantan Bupati HST Diputus Lusa, JPU Sebut Eksepsi Terdakwa Terburu-buru

Latif dalam eksepsinya menegaskan bahwa harta yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2018 lalu, sudah dimilikinya sebelum menjabat bupati. Untuk itu dia meminta hakim agar membatalkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. Dalam dakwaan JPU, Latif disangkakan melanggar dua pasal. Pertama Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Kedua, disangkakan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. JPU KPK pun meminta kepada hakim agar menolak eksepsi terdakwa dan meminta persidangan tetap dilanjutkan.

JPU KPK, Taufiq Ibnu Nugroho berpandangan, dalil-dalil eksepsi yang disampaikan terdakwa pada sidang sebelumnya, tidak termasuk dalam keberadaan eksepsi yang diatur dalam ketentuan di Pasal 156 ayat (1) KUHP. Dia menyebutnya sebagai kekeliruan penasihat hukum yang tidak memahami rekonstrusi perkara secara hukum. 

Selain itu sebutnya, eksepsi yang disampaikan penasihat hukum dan terdakwa bukanlah materi dari eksepsi yang seharusnya. “Melainkan sudah masuk ke dalam ranah materi pembuktian perkara. Harusnya disampaikan saat pembelaan saja,” kata Taupiq.

Maka untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak, tentu harus melalui pembuktian di persidangan. “Memutuskan tentu tak dapat dinilai dari eksepsi, perlu dibuktikan di persidangan. Terlalu terburu-buru,” imbuhnya.

Dengan alasan tersebut, pihaknya memohon hakim mengesampingkan eksepsi terdakwa. “Untuk perkara ini kami mohon agar bisa dilanjutkan ke proses persidangan,” pungkasnya. Majelis Hakim dalam perkara ini dipimpin Jamser Simanjuntak. Disampaikannya, sidang akan dilanjutkan pada Rabu (1/2) dengan agenda putusan sela.

Seperti diketahui, selain menanyakan perihal penyitaan koleksi mobil mewahnya, Latif juga menanyakan perihal penetapan tersangka kasus dugaan gratifikasi dan TPPU yang disandangya. Pria 55 tahun itu mengingatkan, dalam perkara baru ini tak ada seorang pun yang pernah diperiksa.

“Penyidik hanya berasumsi dari BAP perkara yang lain. Hak klarifikasi saya terhadap alat bukti kebenarannya juga tidak ditanggapi,” kata Bupati HST periode 2016-2019 tersebut.